Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sabam: SBY, Jangan Capreskan yang Tak Mampu dari Demokrat

Kompas.com - 08/03/2014, 15:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Salah satu pendiri PDI Perjuangan Sabam Sirait menyarankan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak memaksakan mengusung calon presiden dari internal Demokrat. Menurut Sabam, SBY harus berani dan bersedia membuka diri untuk mendukung calon presiden yang benar-benar berintegritas meski berasal dari luar kontestan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.

"Jangan calonkan capres yang enggak mampu dari Partai Demokrat," kata Sabam dalam diskusi politik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2014).

Sabam menuturkan, SBY merupakan politisi yang pernah berguru kepadanya. Sebelum mendirikan Demokrat, SBY merupakan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam kabinet Gotong Royong yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. "SBY pernah belajar sama saya," kata dia.

Saat ini, kata Sabam, ada juga beberapa partai yang terlalu tergesa-gesa mendeklarasikan calon presidennya. Padahal, partai-partai tersebut belum tentu memenuhi ambang batas perolehan suara di Pemilu Legislatif 2014.

Saat ditanya kapan PDI-P akan mendeklarasikan calon presidennya, Sabam tak berbicara banyak. Ia mengaku tak ingin mengganggu Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P yang mempunyai kewenangan penuh menetapkan capres-cawapres PDIP.

"PDI-P juga belum (deklarasi), kita belum tahu hasil pileg," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Demokrat tengah menunggu proses Konvensi Demokrat. Sebanyak 11 peserta Konvensi masih melakukan kampanye di daerah dan melakukan debat sebelum dipilih untuk menjadi capres Demokrat. Menurut Demokrat, Majelis Tinggi yang diketuai SBY akan menetapkan capres berdasarkan survei.

Hanya, kepastian bisa tidaknya mengusung capres sendiri tergantung hasil Pileg. Pasalnya, dalam UU Pilpres terdapat syarat mengusung capres-cawapres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Jika tidak mencukupi, parpol mesti berkoalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com