Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Capres-Cawapres, PDI-P Tidak Mau Didikte oleh Koalisi

Kompas.com - 07/03/2014, 21:17 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak ingin didikte atau diintervensi oleh partai politik yang bergabung dalam koalisi, termasuk dalam penentuan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristianto menanggapi soal keinginan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajak partainya membangun koalisi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (7/3/2014).

"Harus dilihat dalam konteks pilpres (pemilu presiden), pesan yang ingin disampaikan, PDI-P ingin berdaulat. Dalam pengertian, kita tidak ingin melakukan negosiasi yang sebagaimana terjadi (pada Pemilu) 2009," ujar Hasto.

Hasto menambahkan, koalisi yang ingin dibangun PDI-P bukan hanya dilihat berdasarkan perolehan suara dalam pemilu legislatif (pileg). PDI-P menginginkan koalisi yang dibangun berdasarkan kedekatan-kedekatan ideologi, kultural, dan sejarah. "Itu menjadi sebuah fundamen di dalam melakukan kerja sama," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Marwan Ja'far PKB berharap bisa mengonkretkan koalisi dengan PDI-P sebelum pileg. Marwan menyatakan, selama ini PKB sudah menjalin komunikasi dengan PDI-P, tetapi masih sebatas pertemuan informal.

Menurut Marwan, sejak dulu PDI-P dan PKB sudah memiliki chemistry yang kuat. Ia mengatakan, Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga memiliki hubungan yang baik dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang menjadi Wakil Presiden saat itu. Jika koalisi benar-benar terjalin, Marwan mengatakan, maka PDI-P dan PKB kemungkinan mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com