Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Bebas Bersyarat Corby Mending Langsung Dicabut

Kompas.com - 05/03/2014, 09:38 WIB
Dani Prabowo

Penulis


MAKASSAR, KOMPAS.com
 — Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul berharap pemerintah mencabut pembebasan bersyarat yang diberikan kepada terpidana kasus narkoba asal Australia, Schapelle Leigh Corby. Jika tidak, menurutnya, pihak Corby bakal kembali menyerang Pemerintah Indonesia.

"Kalau aku, mending langsung dicabut, nanti dia (Corby) bersilat lidah lagi. Orang dia bandel, kok," kata Ruhut saat berbincang dengan Kompas.com di Makassar, Rabu (5/3/2014).

Ruhut menilai keluarga Corby telah menuduh Indonesia secara keras terkait temuan ganja. Menurutnya, seolah-olah keluarga Corby ingin mempersepsikan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil narkoba.

Padahal, kata Ruhut, semua mengetahui rekam jejak Corby dan keluarganya. Ayah Corby, Michael Corby, pernah ditangkap aparat setempat terkait kasus ganja.

"Ya, itulah Corby, sudah diberi (bebas bersyarat), tetapi ibarat memercik air didulang, tepercik muka sendiri. Keluarganya juga sudah tahu, apabila ada kesepakatan yang dilanggar, akan ditinjau ulang. Kalau saya sih cabut saja," kata anggota Komisi III DPR itu.

Corby divonis 20 tahun penjara karena membawa 4,2 kilogram mariyuana di Bandara Ngurah Rai, Bali. Hukumannya berkurang setelah memperoleh grasi dan beberapa kali remisi. Dia mendapat pembebasan bersyarat (PB), 10 Februari lalu.

Namun, Mercedes, saudara perempuan Corby, kepada media Australia, Channel 7, mempertanyakan asal mariyuana yang ada di tas Corby. Ia juga mempertanyakan sejumlah barang bukti yang menunjukkan mariyuana itu dibawa oleh adiknya di Bandara Ngurah Rai. Mercedes meyakini mariyuana itu tidak dibawa oleh Corby, tetapi dimasukkan oleh seseorang saat adiknya transit di sebuah bandara di Sydney.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menuturkan masih menunggu laporan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Denpasar, Bali, sebagai salah satu pertimbangan untuk mengevaluasi keputusan PB untuk Corby.

Amir mengaku kesabarannya sangat diuji dengan kasus Corby. Ia menilai keluarga Corby tidak memahami beratnya tekanan yang harus dirasakan Kementerian Hukum dan HAM ketika memutuskan memberikan pembebasan bersyarat kepada Corby beberapa waktu lalu.

”Seakan-akan hanya untuk membela seorang Corby, saya harus mengalami tekanan seperti ini sehingga muncul beragam isu. Seharusnya, mereka mengerti ya,” ujar Amir.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com