Kabinet Bayangan Dinilai untuk Redam Kasus Risma yang Merugikan PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Pol Tracking Hanta Yudha menilai PDI Perjuangan sengaja mengumumkan arsitektur kabinet pemerintahan untuk meredam tingginya perhatian publik terhadap masalah yang dihadapi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan penyadapan yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.

Menurut Hanta, PDI-P sangat dirugikan dengan mencuatnya masalah Risma dan perlu ada respons cepat agar kasusnya tak terus menjadi konsumsi publik atau dipolitisasi.

"Catatan saya, (kabinet bayangan PDI-P) ini dimunculkan karena sebelumnya ada isu penyadapan Jokowi bersamaan dengan Risma yang lagi ramai. Paling tidak (kabinet bayangan) bisa mengimbang karena kasus Risma ini cukup merugikan PDI-P," kata Hanta saat dijumpai di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2014).

KOMPAS.com/Sandro Gatra Pengamat politik Hanta Yuda

Hanta menuturkan, dirinya tetap mengapresiasi kabinet bayangan yang dibuat oleh PDI-P. Secara ide, hal itu dinilainya baik. Meski demikian, Hanta mengingatkan agar PDI-P sebaiknya tidak tergesa membeberkan kabinet bayangan yang dibuat untuk diterapkan ketika menang dalam pemilu nanti. Karena sebelumnya, ada beberapa tahapan yang terlewati oleh PDI-P.

Ia menjelaskan, seharusnya PDI-P lebih dulu menyampaikan kepada publik mengenai bentuk dan wajah pemerintahannya ketika nanti akan berkuasa. Sejalan dengan itu, platform pemerintahannya juga harus diperjelas seiring dengan disosialisasikannya program-program yang akan dikerjakan.

"Kalau kebutuhan Indonesia ke depan sudah diketahui, buat formasi kabinetnya. Setelah itu baru bicara nama," ujarnya.

Seperti diberitakan, PDI-P telah menyusun dan menyampaikan kabinet bayangan yang akan digunakan jika menang dalam Pilpres 2014. Kabinet bayangan itu banyak diisi oleh kader PDI-P berdasarkan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh tim internal.

Sejumlah nama politisi diproyeksikan sebagai menteri yang sesuai dengan bidang yang dikuasai. Sedangkan nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani tak dicantumkan karena disimpan sebagai kartu truf.