Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Bahas Masalah Risma Selama 15 Menit

Kompas.com - 26/02/2014, 20:57 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyelesaikan rapat kerja membahas permasalahan di Pemerintahan Kota Surabaya hanya dalam waktu sekitar 15 menit. Komisi II DPR mengambil keputusan bahwa permasalahan tersebut dikembalikan pada DPRD Kota Surabaya selaku pihak yang paling memiliki kewenangan.

"Kami memutuskan persoalan ini diserahkan pada DPRD yang memiliki kewenangan, kemampuan secara jujur dan benar mengatasi masalah ini," kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar dalam rapat kerja tersebut yang digelar di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2/2014) malam.

Agun menambahkan, penetapan Wisnu Sakti Buana sebaga Wakil Wali Kota Surabaya telah sah secara formal. Kalaupun secara materiil masih ada hal yang dipersoalkan, Komisi II menyarankan agar permasalahan itu diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, Komisi II hanya menjalankan fungsi pengawasan dan tak ingin terlibat dalam polemik atau berbagai prasangka. Rapat kerja dijadwalkan mulai pukul 19.00, tetapi mundur lebih dari satu jam sampai ke pukul 20.15. Pada pukul 20.29, Agun mengetuk palu menandakan keputusan telah diambil dan selesainya agenda rapat.

Sesuai undangan, rapat dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Ketua DPRD Kota Surabaya M Mahmud, didampingi pimpinan fraksi dan anggota Panitia Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan wakilnya Wisnu Sakti Buana berhalangan hadir karena melaksanakan tugas yang tak dapat diwakili.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang mengusulkan digelarnya rapat malam ini juga tidak hadir. Berdasarkan data yang dicatat Agun, sedikitnya ada 18 anggota Komisi II dari tujuh fraksi yang hadir dalam rapat malam ini. Rapat dinyatakan kuorum meski ada 10 anggota Komisi II yang berhalangan hadir.

Untuk diketahui, rapat malam ini digelar atas usulan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Priyo mengusulkan agar Risma dipertemukan dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, pimpinan DPRD Kota Surabaya beserta pimpinan fraksi dan Panitia Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya.

Beberapa hari lalu Priyo menandatangani surat undangan agar pihak-pihak tersebut hadir dalam rapat malam ini. Akan tetapi, usulan Priyo itu mendapat penolakan, khususnya dari Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo. Menurut Arif, agenda rapat hari ini kental aroma politis.

Masalah yang dihadapi Risma ia katakan telah diselesaikan oleh internal partai dan Risma telah bertemu langsung dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com