Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Demokrasi Indonesia Fokus kepada Tokoh

Kompas.com - 25/02/2014, 15:32 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah 15 tahun masa reformasi, Indonesia disebutkan telah memiliki sistem demokrasi yang semakin baik secara aturan formal. Namun, demokrasi yang ada di Indonesia masih mengarah pada politik yang berbasis ketokohan. Hal ini terungkap dari hasil temuan penelitian yang dilakukan Power Welfare and Democracy (PWD) Universitas Gadjah Mada dan University of Oslo.

Peneliti UGM, Amalinda Savirani, mengungkapkan survei dilakukan untuk memotret kondisi demokrasi Indonesia saat ini dan kaitannya dengan kesejahteraan. Sebanyak 592 orang menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan di 28 kabupaten/kota dan 2 daerah istimewa. Hasilnya, Amalinda mengungkapkan demokrasi Indonesia telah berkembang menuju ke arah yang lebih baik, tetapi demokrasi yang terbentuk mengarah pada politik berbasis ketokohan.

"Maksudnya jenis politik yang fokus pada figur-figur individual, khususnya mereka yang menduduki posisi seperti pimpinan daerah," ujar Amalinda dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Selasa (25/2/2014).

Amalinda menuturkan, temuan itu diperkuat dengan jenis strategi yang digunakan aktor untuk mendapatkan kekuasaan. Strategi yang kerap dilakukan adalah menggunakan uang dan otoritas individual. Partai politik, sebut Amalinda, ternyata tidak penting lagi dalam politik.

"Kalaupun aktor menggunakan organisasi, dia bersifat pragmatis. Organisasi digunakan untuk memobilisasi pemilih saat pemilu. Saat pemilu usai, organisasi terlupakan," kata Amalinda.

Politisik berbasis figur, lanjutnya, ditandai dengan kebutuhan figur yang populer melalui media massa. Mereka lebih peduli pada upaya memperkuat basis kekuasaan dan popularitasnya daripada membuka dan mengajak perdebatan tentang kebijakan. Contoh paling nyata dari bentuk politik ini adalah politik pencitraan.

Dalam hal penerapan aturan main, Amalinda menuturkan, responden menilai demokrasi Indonesia telah berkembang menuju ke arah yang lebih baik, terutama dalan penerapan aturan main pemilu. Salah satu yang berhasil diterapkan Indonesia adalah pemilu elektoral yang sudah dilakukan sejak 1999.

Di dalam penelitian ini disebutkan, indikator kebebasan dan peluang yang sama untuk mengakses wacana publik dan pengelolaan kehidupan mandiri warga negara yang demokratis adalah dua hal yang ditanggapi positif. Sementara itu, indikator seperti tata pemerintahan yang demokratis dan kemandirian pemerintah dalam membuat dan menerapkan aturan, masih belum dimaknai baik.

"Perbedaan kualitas demokrasi antara satu dan yang lain menunjukkan adanya stagnansi dalam demokrasi di Indonesia," papar Amalinda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com