Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Nilai Penanganan Bencana Letusan Kelud Bisa Jadi Contoh

Kompas.com - 20/02/2014, 10:39 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), baik Provinsi Jawa Timur maupun kabupaten dan kota, termasuk TNI/Polri telah bergerak cepat dan membantu korban bencana letusan Gunung Kelud.

Bantuan dari berbagai pihak seperti Basarnas, BRI, BNI, PMI, Tagana, PLN, Telkom, Relawan, universitas, mahasiswa, dan kalangan dunia usaha, kata Presiden, juga nyata. Penilaian tersebut berdasarkan hasil kunjungan Presiden ke Kediri, Blitar, Batu, dan Malang beberapa waku lalu.

Masyarakat kooperatif dan mengikuti apa yang disampaikan pemerintah dan BNPB. Sungguh merupakan model dan contoh yang baik,” ujar Presiden SBY melalui akun twitter pribadinya @SBYudhoyono.

Presiden mengatakan, pasca-letusan Gunung Kelud, kegiatan masyarakat menuju tempat pengungsian berjalan aman, cepat, dan terkendali. Hal itu, kata SBY, hasil dari pelatihan dan persiapan yang baik.

Presiden SBY menginstruksikan segera dipersiapkan proses kembalinya warga yang kini masih mengungsi ke tempat tinggal masing-masing. Langkah tersebut bisa dilakukan setelah ada penurunan status Gunung Kelud.

"Dari dialog yang saya lakukan dengan para pengungsi di 3 kabupaten dan 2 kota, saya senang karena masyarakat sungguh kooperatif. Terima kasih," kata Presiden.

Terkait kerusakan dan kerugian akibat letusan Kelud, kata SBY, pemerintah Jawa Timur telah mempersiapkan anggaran dan rekonstruksinya.

"Sebagaimana yang berlaku di daerah lain, pemerintah pusat berkewajiban memberikan bantuan dana dan logistik sesuai yang dibutuhkan," kata SBY.

Kerugian

Secara terpisah Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengemukakan, penanganan tanggap darurat erupsi Gunung Kelud masih dilakukan. Pendataan kerusakan akibat erupsi masih terus dilakukan oleh Pemda Kabupaten Malang, Kediri, dan Blitar.

“Data sementara kerusakan bangunan dan lahan pertanian telah disampaikan BPBD Kabupaten Malang, BPBD Blitar dan Pemda Kediri. Data masih perlu dilakukan verifikasi dan kesepakatan dengan  berbagai pihak,” kata Sutopo seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan pendataan sementara di Kabupaten Malang, menurut Sutopo, dampak langsung dari erupsi Gunung Kelud menimbulkan kerugian Rp 392,66 miliar. Ini adalah taksiran kerugian sementara yang dapat berubah nantinya.

Adapun jumlah korban jiwa di Kabupaten Malang adalah 7 meninggal dunia, 31 orang rawat inap, dan 1.392 orang rawat jalan.

Ia menyebutkan, kerusakan bangunan meliputi rumah 3.782 unit, kantor bangunan pemerintah 20 unit, prasarana pendidikan 25I unit, prasarana kesehatan 9 unit, tempat ibadah 36 unit, dan kerusakan sarana air bersih 8.095 m3. Adapun wilayah yang paling parah terkena dampak erupsi di Kabupaten Malang adalah di Kecamatan Ngantang dan Kasembon.

Kerusakan lahan pertanian terdapat lahan pertanian sawah seluas 5.146 hektare, lahan pertanian kebun 1.792 hektare, dan tanaman buah-buahan 260.060 pohon. Sedangkan ternak sapi perah terdapat 25.290 ekor sapi yang terdampak. Sejauh ini, lanjut Sutopo, belum ada laporan mengenai adanya jumlah sapi yang mati akibat erupsi di Malang. Erupsi hanya mengganggu produksi susu sapi.

Sesuai arahan Presiden, kata Sutopo, Pemda melakukan pendataan kerusakan. Nantinya, bersama dengan BNPB, kementerian/lembaga dan pemda akan bersama-sama melakukan verifikasi.

“Penanganan pascabencana akan dilakukan sesuai tupoksi masing-masing kementerian/lembaga yang dikoordinasikan BNPB. Cost sharing dengan Pemda provinsi dan kabupaten harus dilakukan sehingga tidak seluruhnya dibebankan kepada pemerintah pusat,” pungkas Sutopo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com