Gubernur Papua Curiga Oknum TNI-Polri Jual Amunisi ke Separatis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Papua Lukas Enembe mencurigai adanya oknum TNI atau Polri yang menjual amunisi sisa tugas ke masyarakat Papua. Penjualan amunisi secara ilegal itu yang membuat konflik atau kontak senjata antara TNI atau Polri dan kelompok separatis tak pernah berhenti.

Lukas mengatakan, kecurigaan itu muncul didasari oleh ketatnya pengawasan pada senjata atau amunisi yang masuk dan keluar di Papua. Dengan alasan itu, ia sangat yakin bahwa peredaran senjata dan amunisi milik separatis di Papua berasal dari oknum TNI atau Polri.

"Tolong tertibkan, itu berasal dari anggota kita sendiri," kata Lukas saat menemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2014).

Secara terpisah, Ketua Panja Papua di DPR, Yoris Raweyai, juga menyatakan kecurigaan yang sama. Menurutnya, berdasarkan penyitaan senjata dari kelompok separatis di Pulau Yapen, Papua, diketahui bahwa amunisi yang digunakan kelompok tersebut merupakan produksi dalam negeri (PT Pindad).

Kelompok separatis itu juga tak pernah kehabisan amunisi meski senjatanya hanya senjata rakitan. "Banyak sekali pasokan dari (personel TNI/Polri) yang di-BKO, waktu kembali, (amunisi) tidak dibawa. Sampai ada istilahnya, datang bawa M-16, pulang bawa 16 m (miliar rupiah)," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengaku belum mengetahui informasi yang disampaikan Lukas. Ia berjanji akan segera meminta penjelasan Panglima TNI Jenderal Moeldoko sesegera mungkin.

"Saya akan tanyakan ke Panglima TNI, informasi ini harus ditindaklanjuti. Kalau benar, harus ada sanksi tegas dan dicarikan solusi," pungkasnya.