Djoko Yudhoyono

Saat dilahirkan di Seoul, Korea Selatan, 31 Juli 1942, namanya adalah Cho Yong-joon. Namun, setahun setelah Susilo Bambang Yudhoyono terpilih dalam Pemilu Presiden 2004 dan dilantik menjadi Presiden RI ke-6, Cho mengganti namanya menjadi Djoko Yudhoyono. Berganti nama merupakan bagian dari totalitasnya karena terpesona. Nama Djoko Yudhoyono tertera di kartu identitas wartawan Istana Kepresidenan yang dimilikinya tahun 2005.

Di Istana, kami yang mendapati namanya berganti lantas bertanya. Djoko yang ramah dan ceria pun bercerita. Berganti nama merupakan langkah lanjutan setelah sebelumnya dia berganti kewarganegaraan. Sejak tahun 2000, ia menjadi warga negara Indonesia. Djoko yang terlihat lebih muda dari usianya bercerita kenapa memilih nama Djoko Yudhoyono. Djoko dipilih karena merupakan nama umum di Indonesia. Sementara nama Yudhoyono dipilih karena pengalaman pribadinya.

Djoko yang mengaku sebagai wartawan koran The Korea Times lebih kenal Susilo Bambang Yudhoyono jauh sebelum rata-rata dari kita mengenalnya. Sebelum mengenal Yudhoyono, Djoko lebih dahulu mengenal Sarwo Edhie Wibowo, ayah Kristiani Herrawati yang kemudian dinikahi Yudhoyono. Perkenalan Djoko dengan Sarwo tidak dijelaskan sejak kapan. Ditugaskannya Sarwo sebagai Duta Indonesia di Korsel oleh Presiden Soeharto sejak 1974 diduga jadi awal pertemanan. Saat pernikahan Yudhoyono-Kristiani (1976), Djoko turut berdoa bersama undangan lainnya.

”Saya mengamini doa Pak Sarwo agar satu dari tiga menantunya menjadi Presiden Indonesia,” ujar Djoko. Saat itu, Sarwo menikahkan tiga putrinya sekaligus. Resepsi pernikahan dilakukan di Hotel Indonesia.

Mudah lupa

Totalitas Djoko tidak hanya mengganti kewarganegaraan dan namanya. Setelah berganti nama, Djoko juga masuk Partai Demokrat yang didirikan, dibina, dan saat ini diketuai Yudhoyono. Saat-saat pemerintah sulit, Djoko yang juga pengusaha berusaha membantu. Ketika harga bahan bakar minyak (BBM) melambung awal tahun 2008 dan pemerintah ”membujuk” pengusaha menanam pohon jarak pagar (Jatropha curcas) untuk diambil minyaknya, Djoko membuka puluhan hektar lahan di Pandeglang, Banten.

Saat kebijakan ini tak jelas kelanjutannya karena harga BBM kemudian turun pada akhir 2008, Djoko tidak mengeluh meski terlihat lemas juga saat datang ke Istana. Lemas yang sama dirasakan pengusaha lain yang antusias membantu pemerintah, tetapi seperti dilupakan. Sampai saat ini, tidak terdengar kelanjutan kebijakan pemerintah mengembangkan energi alternatif ini. Yang justru terdengar kisah meruginya sejumlah pengusaha karena pemerintah tampaknya lupa dengan kebijakannya.

Soal mudah lupanya pemerintah ini tampaknya merupakan cermin dari rakyatnya juga. Seperti pemerintahnya, rakyat juga mudah lupa.

Saat ini kita riuh dengan beberapa pejabat daerah yang mendapat pujian dan liputan luar biasa dari media asing. Padahal, menjelang Pemilu 2009, Yudhoyono disebut majalah Time sebagai salah satu dari 100 tokoh dunia paling berpengaruh. Tidak tanggung-tanggung, Time menempatkan Yudhoyono di urutan kesembilan, angka kegemarannya.

Kini, kita lupa juga. (Wisnu Nugroho)