Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chairun Nisa: Akil Sempat Minta 3 Ton Emas

Kompas.com - 23/01/2014, 20:46 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar Chairun Nisa membeberkan isi pesan singkatnya dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Melalui SMS, Akil meminta tiga ton emas jika Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih ingin putusan sengketa pilkada ditolak.

Jika putusan keberatan hasil pilkada ditolak, pemenangan Hambit dan pasangannya, Arton S Dojong, tetap dinyatakan sah sesuai keputusan KPUD Gunung Mas. "Intinya waktu itu Pak Akil bilang, sampaikan pada Hambit Bintih, suruh bawa 3 ton emas. Waktu itu saya kira beliau bercanda, makanya saya balas bahwa saya akan bawa truk untuk tiga ton emas itu," ujar Nisa saat bersaksi untuk terdakwa Hambit dan pengusaha Cornelis Nalau Antun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (23/1/2014).

Namun, tiga ton emas yang dimaksud adalah uang Rp 3 miliar. Nisa mengaku baru menyadari permintaan uang itu setelah Akil mengirim SMS lanjutan. "Tapi, ada SMS lanjutannya. Maksudnya emas 3 ton itu uang Rp 3 miliar," terang Nisa.

Setelah menerima SMS dari Akil, Nisa pun menghubungi Hambit. Keduanya bersama Cornelis kemudian bertemu di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 26 September 2013. Nisa pun langsung menunjukkan SMS Akil kepada Hambit. "Saya langsung tunjukkan SMS Pak Akil itu pada Pak Hambit," kata Nisa.

Hambit sempat menolak dan meminta Nisa untuk melakukan penawaran kepada Akil. Namun, Akil juga menolak menurunkan permintaannya. Hambit pun akhirnya menyetujui permintaan Akil sebesar Rp 3 miliar. Hambit meminta Cornelis untuk menyediakan uangnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com