Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD DKI di Mata Jokowi, Lain di Depan, Lain di Belakang...

Kompas.com - 18/01/2014, 12:17 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bingung dengan polah anggota DPRD DKI Jakarta, termasuk dari Fraksi PDI Perjuangan. Di depannya, beberapa waktu lalu, para wakil rakyat itu mendukung program Jakarta Baru. Namun, hingga saat ini Rancangan APBD 2014 belum juga disahkan mereka.

Di sela-sela blusukan-nya pada Jumat(17/1/2014) kemarin, Jokowi mengatakan bahwa dukungan DPRD DKI Jakarta melancarkan pengesahan APBD 2014 diungkapkan saat acara makan siang bersama DPRD DKI di Jakarta. Perwakilan dari setiap fraksi di DPRD DKI hadir dalam undangan.

"Makanya tanyakan sendiri sajalah ke sana (DPRD DKI). Dulu kan bilangnya semua fraksi dukung. Tapi lamban, makanya tanya saja sendiri ke Dewan," ujar sang politisi PDI Perjuangan tersebut.

Jokowi ogah mengemis-ngemis lagi kepada DPRD DKI meminta agar mereka cepat mengesahkan APBD 2014 demi kelancaran proyek pembangunan. Selain sudah lewat dari targetnya, yakni pertengahan bulan Desember 2013, Jokowi menilai komunikasi yang dilaksanakan dengan anggota DPRD DKI lebih dari cukup.

"Dulu komunikasi kan sudah. Sekarang komunikasi lewat Sekda dan Bappeda saja. Kalau ketemu, nanti kamu bilang saya lobi-lobi lagi. Enggak usah desak-desak, sudah terlambat," lanjutnya.

Meski mengakibatkan sejumlah rencana proyek pembangunan di Jakarta molor, Jokowi akan tetap mengusahakannya dengan menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran APBD 2013 lalu. Khususnya untuk belanja langsung, seperti gaji pegawai honorer dan beberapa perawatan yang mesti dilaksanakan secara harian.

Sebelumnya, Jokowi telah melakukan pendekatan dengan menyelenggarakan jamuan makan siang di kediaman dinas Gubernur pada November silam. Melihat suasana eksekutif dan legislatif yang cair dan akrab, Jokowi-Basuki optimistis bahwa pengesahan APBD tepat waktu, yakni 30 November 2013. Namun, DPRD kembali memastikan bahwa pengesahan APBD 2014 mundur menjadi 27 Desember 2013 dan mundur kembali menjadi pekan kedua Januari 2014.

Molornya pengesahan APBD itu membuat Jokowi dan Basuki khawatir program-program yang telah diajukan dalam RAPBD tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengakui lamanya pengesahan APBD 2013 diakibatkan terkait administrasi. Banyak nomor rekening pos anggaran yang berubah sehingga membutuhkan waktu lama. Dia pun memastikan APBD 2014 disahkan pada Januari 2014 ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com