Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/01/2014, 08:38 WIB
Joseph Osdar

Penulis


KOMPAS.com - MENULIS buku itu perlu pertimbangan masak-masak. Apa yang tertulis itu menembus batasan ruang dan waktu. Apa yang tertulis akan tetap tertulis. Coba kita baca dua pepatah kuno berbahasa Latin di bawah ini.

Nescit vox missa reverti, arti harfiahnya ’kata yang telah dilontarkan tidak dapat ditarik kembali’. Kemudian pepatah kedua, vox audita perit, littera scripta manet, ’suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal’. Kalimat yang tertulis di dalam buku dan dibaca banyak orang di berbagai tempat akan selalu diingat dari generasi ke generasi.

Namun, di zaman sekarang, bukan hanya kalimat yang tertulis di buku saja, kata-kata yang dilontarkan juga bisa direkam dan ditayangkan berulang-ulang. Maka jangan marah atau geram jika buku lama kita dikumandangkan lagi. Ini risiko hidup manusia yang menulis buku atau bicara di media massa.

Mari sekali lagi kita baca buku mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang terbit tahun 2009, berjudul Bukan Sekadar Presiden—Daya Gugah SBY sebagai Seorang Pemimpin. Dalam buku ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan SBY adalah lembaga dan sosok yang dipuja Anas.

Kita cuplik beberapa kalimat dalam buku itu. Menurut Anas, SBY tidak merasa gentar sedikit pun oleh tuduhan orang yang menganggap pemerintahnya hanya tebar pesona. Ia hanya menganggapnya sebagai angin lalu. Apalagi, lanjut Anas, ketika ada yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan KPK itu hanyalah tebang pilih semata.

”Kadang saya tidak habis pikir, apa dasar mereka menuduh KPK semacam itu? Apakah karena yang terjerat adalah teman mereka? Apakah yang ditangkap adalah mereka yang dianggap suci? Atau karena mungkin hanya ketakutan mereka?” Begitu tulis Anas di tahun 1999.

Maling

Masih lanjut apa yang dikatakan Anas. Fakta menunjukkan, yang terjerat KPK bukan hanya bekas pejabat. Mereka yang berkuasa pun bisa diproses secara hukum jika benar korupsi. Mereka yang diadili bukan hanya dari partai tertentu. Semua petinggi partai mana pun jika bersalah akan diganjar. Mereka yang tertangkap KPK bukan hanya departemen tertentu, institusi apa pun tak akan aman bagi persembunyian maling negara.

Mereka yang diadili tidak hanya orang-orang di luar kubu SBY, tetapi juga orang terdekatnya.

Soal penegakan keadilan, kata Anas, SBY telah menunjukkan kepada rakyat bahwa ia layak diacungi jempol. SBY mengatakan, begitu tulis Anas, ”Kalau kita ingin bersih, mari bikin bersih diri kita sendiri, dan di atas segalanya, marilah kita membangun good governance. Pembersihan ini adalah long term process dan harus dilakukan”.

Tentang korupsi ini, salah satu staf khusus presiden, Heru Lelono, dalam bukunya tahun 2008, Polytikus, Harus Dibasmi, (dengan huruf ”y”), antara lain mengatakan, ”Saya bisa bayangkan, penyakit korupsi itu, sebelum berjangkit, ternyata sudah menular.”

”Koruptor sebelum menyerang atau melakukan perbuatannya pasti sudah merencanakannya, pasti sudah menularkan rencananya kepada orang lain, yang akan menjadi koruptor pula,” kata Heru di dalam artikel di bawah subjudul ”Penyakit Menular Itu Namanya Korupsi”. Selamat membaca dengan senyum merenung, tanpa harus marah dan jengkel. (J Osdar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com