Kompas.com - 21/12/2013, 14:23 WIB
Wagub Banten Rano Karno k5-11Wagub Banten Rano Karno
Penulis Icha Rastika
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur Banten Rano Karno dinilai tak bisa diharapkan untuk membawa perubahan di Banten setelah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Rano Karno dianggap masih menjadi bagian dari dinasti politik Atut. “Tentu menaruh harapan besar terhadap Rano itu juga tidak bisa dilakukan. Faktanya, Rano tidak banyak melakukan apa-apa,” kata aktivis Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara) Banten Danhil Anzar di Jakarta, Sabtu (21/12/2013).

Menurutnya, Rano selama ini hanya mendiamkan praktik penyelewengan yang diduga dilakukan Atut. Padahal, menurut Danhil, sebagai wakil gubernur yang diusung PDI-Perjuangan, Rano memiliki kekuatan untuk menjadi whistle blower.

“Dia bisa jadi whistle blower, tapi tidak dilakukan. Dia diam saja menunggu kesialan Atut dan sekarang Atut sial, dia dapat peruntungan. Nah, itu yang kita kritik terhadap Rano,” ucapnya.

Danhil juga menganggap Rano selama ini hanya menjadi vote gater atau penarik suara sehingga Atut memenangi pemilihan kepala daerah di Banten. Peran Rano sebagai wagub, lanjutnya, tidak semenonjol Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Selain itu, menurut Danhil, pihaknya tidak melihat Rano berkomitmen tinggi menjalankan pemerintahan di Banten dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Selama ini dia tidak mau berperan. Kan dia sempat ngambek, tapi tidak menunjukkan permintaan mundur karena alasan-alasan publik yang mendorong rakyat Banten lebih baik, tapi alasan pribadi,” ucapnya.

Seperti diberitakan, Rano menyatakan siap untuk menggantikan posisi Atut yang kini terjerat kasus hukum. Atut ditahan KPK di Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta, Jumat (20/12/2013), seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten.

Terkait terjeratnya Atut ini, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Pramono Anung pernah mengungkapkan bahwa Rano otomatis akan menggantikan posisi Atut sebagai orang nomor satu di Banten.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

Nasional
LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

Nasional
Busyro Muqoddas: Selama Ini Tak Pernah Ada Fanatisme Kelompok Agama Apa Pun di KPK

Busyro Muqoddas: Selama Ini Tak Pernah Ada Fanatisme Kelompok Agama Apa Pun di KPK

Nasional
UPDATE: 8.456.259 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 8.456.259 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X