Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boni Minta KPU Coret Ruhut dari Daftar Caleg

Kompas.com - 06/12/2013, 21:41 WIB
Zico Nurrashid Priharseno

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain melaporkan politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, ke polisi atas dugaan perbuatan rasialis, pengamat politik, Boni Hargens, juga berencana meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencoret nama Ruhut dari daftar calon anggota legislatif. Ia juga meminta Partai Demokrat bertanggung jawab atas perbuatan salah satu kadernya tersebut.

"Hari Senin saya akan laporkan ke BK (Badan Kehormatan DPR) dan KPU juga untuk mencoret (Ruhut) sebagai caleg," kata Boni, Jumat (6/12/2013) di Mapolda Metro Jaya. Boni juga menginginkan agar Demokrat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Saat ini penyidik Polda Metro Jaya masih melengkapi berkas laporan tersebut. Polisi juga meminta rekaman acara yang memperlihatkan dugaan tindak rasial yang dilakukan Ruhut dalam sebuah acara televisi.

Boni datang ke Mapolda Metro Jaya pada sekitar pukul 14.25 dan keluar sekitar pukul 16.10. Ia datang bersama pengacara dan beberapa kerabatnya. Dengan mengenakan jas hitam dan celana coklat, Boni langsung berjalan keluar menuju mobilnya.

Menurut Boni, ucapan Ruhut pada acara televisi itu merupakan bentuk penghinaan kepada dirinya. Acara itu ditayangkan secara live pada Kamis (5/12/2013) sekitr pukul 17.30-18.00. Ketika itu keduanya menjadi narasumber kasus dugaan korupsi Hambalang. Boni berbicara di dalam studio, sementara Ruhut diwawancara melalui telepon.

"Aku mau tanya, lumpur Lapindo itu warnanya apa? Hitam kan? Ya, udah, itu Boni Hargens itu kulitnya hitam," kata Boni menirukan ucapan Ruhut dalam acara tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

Nasional
Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

Nasional
Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

Nasional
Jampidsus Diadukan ke KPK, Kejagung: Silakan tapi yang Benar Jangan Ngawur

Jampidsus Diadukan ke KPK, Kejagung: Silakan tapi yang Benar Jangan Ngawur

Nasional
Dapat Nomor Pedangdut Nayunda Nabila, SYL Langsung Kirim Stiker di WA

Dapat Nomor Pedangdut Nayunda Nabila, SYL Langsung Kirim Stiker di WA

Nasional
Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com