Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Modus Politik Uang, Dulu Serangan Fajar, Kini Pascabayar

Kompas.com - 05/12/2013, 12:49 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad mengungkapkan modus baru politik uang dalam penyelenggaraan pemilu. Kandidat pemilu kini memberi uang imbalan suara pasca-pemungutan suara.

"Modus serangan fajar sudah ditinggal. Dari pengamatan kami pada penyelenggaraan pilkada (pemilihan kepala daerah), sekarang kandidat menggunakan modus baru, pascabayar," kata Muhammad dalam seminar Peran Partai Politik dalam Mendukung Keamanan dan Ketertiban Pemilu 2014, Kamis (5/12/2013), di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan.

Dia memaparkan, modus itu dijalankan dengan, sebelum pemungutan suara, tim sukses mendatangi warga dan meminta memilih kandidat yang dijagokannya. Pada saat pemungutan suara, kata dia, anggota tim sukses berdiri dan menunggu di sekitar tempat pemungutan suara (TPS).

Menurutnya, pasca-pemungutan suara, pemilih menghampiri tim sukses dan menunjukkan bukti bahwa dia memilih kandidat yang dimaksud. Muhammad mengatakan, ada dua bentuk barang bukti. Pertama, kata dia, foto gambar kandidat pada kertas suara yang telah dicoblos.

"Misalnya tandanya kumis (calon kepala daerah) difotolah itu kumis yang telah dicoblos, lalu ditunjukkan pada tim sukses, selesai dari TPS. Kemudian, uangnya diberikan kepada orang itu," kata dia.

Ia menuturkan, modus kedua, dengan memberi lubang besar pada kertas suara. Dia mengatakan, kertas suara dilubangi pada gambar yang merupakan karakter gambar calon kepala daerah.

"Kalau itu tandanya kumis, dilubangilah kertas suara pada kumis itu sebesar koin," kata Muhammad.

Dia mengatakan, untuk menghindari politik uang dengan modus baru itu, Bawaslu merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk membuat larangan kepada pemilih membawa telepon genggam ke TPS.

"Untuk modus yang lubang sebesar koin itu, kami merekomendasikan KPU membuat standar ukuran lubang yang sah," kata dia.

Soal serangan fajar, Muhammad mengatakan, modus memberi uang pada pemilih di pagi atau malam hari sebelum pemungutan suara tidak lagi digunakan. Menurutnya, tim sukses calon kepala daerah telah mengetahui, panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) dapat mengawasi dan mengantisipasi modus serangan fajar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com