Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencapresan Ical Bisa Dievaluasi di Rapimnas Golkar asal...

Kompas.com - 22/11/2013, 13:57 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, pencalonan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai presiden pada Pemilu Presiden 2014 dapat dievaluasi dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V. Dengan catatan, usulan evaluasi itu harus disuarakan secara resmi oleh pengurus pusat, DPD Provinsi, atau pengurus organisasi sayap Golkar.

"Keputusan menetapkan capres Golkar diambil dalam Rapimnas, makanya Rapimnas berhak juga evaluasi keputusan itu," kata Hajriyanto di sela-sela Rapimnas V Partai Golkar, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (22/11/2013).

Namun, kata Hajriyanto, sampai saat ini evaluasi pencapresan Ical belum dapat dilakukan karena tak ada satu pun pemilik suara dalam Rapimnas yang menggulirkan evaluasi tersebut. Pemilik suara dalam Rapimnas adalah 33 DPD Provinsi dan delapan ormas Golkar.

Ia menyampaikan, usulan mengevaluasi pencapresan Ical memang terdengar, tetapi hanya dari segelintir individu di DPD tingkat II (kabupaten/kota). Meski bisa dihadirkan dalam Rapimnas, pengurus DPD II tidak memiliki hak suara.

"Masalahnya tak ada satu pun pemilik suara dalam Rapimnas yang punya pikiran evaluasi. Sampai hari ini tidak ada satu pun yang secara resmi menyatakan (evaluasi)," pungkasnya.

Usulan usung JK atau Akbar

Dalam Rapimnas tersebut, ratusan pengurus DPD II Golkar hadir dari berbagai daerah. Mereka tetap hadir meskipun dalam AD-ART Partai Golkar, DPD II tidak dilibatkan dalam Rapimnas.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Banda Aceh Muntasir Hamid mengatakan, pihaknya ingin mendorong dua politisi senior Golkar, yakni Jusuf Kalla (JK) dan Akbar Tandjung, dipertimbangkan untuk diusung Golkar dalam Pilpres 2014.

"Kemungkinan ada ruang untuk Pak JK, Pak Akbar. Kita tidak ingin mengevaluasi Aburizal Bakrie (Ical), tapi kita juga minta diberikan kesempatan," kata Muntasir di sela-sela acara.

Muntasir mengatakan, para pengurus DPD mendorong dua tokoh tersebut lantaran elektabilitas Ical sebagai capres stagnan. Dengan dibukanya ruang kepada kedua tokoh tersebut, ia berharap elektabilitas Golkar dan tokoh yang diusung menjadi capres dapat beranjak naik.

Seperti diberitakan, Rapimnas V Partai Golkar bakal digelar hingga 23 November 2013. Agenda utama Rapimnas ini adalah untuk mengevaluasi program yang telah bergulir, menguatkan soliditas internal jelang tahun pemilihan. Tak menutup kemungkinan akan muncul juga usulan dari peserta terkait figur yang akan mendampingi Ical pada Pilpres 2014, meski keputusan akhirnya tetap menjadi wewenang Ical.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Siap Datangi KPK jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Siap Datangi KPK jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Profil Rita Widyasari: Eks Bupati Kukar, Ikuti Jejak Ayah Korupsi Hingga Puluhan Mobil Disita KPK

Profil Rita Widyasari: Eks Bupati Kukar, Ikuti Jejak Ayah Korupsi Hingga Puluhan Mobil Disita KPK

Nasional
KPK Belum Bisa Unggah LHKPN Caleg Terpilih, Ini Sebabnya

KPK Belum Bisa Unggah LHKPN Caleg Terpilih, Ini Sebabnya

Nasional
SYL Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan, Istana: Tidak Relevan

SYL Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan, Istana: Tidak Relevan

Nasional
Jemaah Haji Tanpa 'Smart Card' Tak Bisa Masuk Armuzna pada Puncak Haji

Jemaah Haji Tanpa "Smart Card" Tak Bisa Masuk Armuzna pada Puncak Haji

Nasional
Anggap Tapera Pemaksaan, Hanura Desak Pemerintah untuk Batalkan

Anggap Tapera Pemaksaan, Hanura Desak Pemerintah untuk Batalkan

Nasional
Jakarta Torehkan Deretan Prestasi Tingkat Nasional, Heru Budi Sukses Bangun Akuntabilitas, Integritas, dan Komitmen Cegah Korupsi

Jakarta Torehkan Deretan Prestasi Tingkat Nasional, Heru Budi Sukses Bangun Akuntabilitas, Integritas, dan Komitmen Cegah Korupsi

Nasional
 PHDI Akan Pelajari Lebih Detail Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang

PHDI Akan Pelajari Lebih Detail Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Nasional
Gagal ke Senayan, Hanura Desak Pemerintah-DPR Hapus Ambang Batas Parlemen

Gagal ke Senayan, Hanura Desak Pemerintah-DPR Hapus Ambang Batas Parlemen

Nasional
Oesman Sapta Oddang Kembali Jadi Ketum Hanura hingga 2029

Oesman Sapta Oddang Kembali Jadi Ketum Hanura hingga 2029

Nasional
Tolak Izin Kelola Tambang oleh Ormas Keagamaan, Romo Magnis: Kami Tak Dididik untuk Itu

Tolak Izin Kelola Tambang oleh Ormas Keagamaan, Romo Magnis: Kami Tak Dididik untuk Itu

Nasional
Soal Tapera, Romo Magnis: Kalau Baik Oke, tapi Dengarkan Suara-Suara Kritis

Soal Tapera, Romo Magnis: Kalau Baik Oke, tapi Dengarkan Suara-Suara Kritis

Nasional
Anies Ungkap Belum Ada Komunikasi soal Ajakan Kaesang untuk Duet di Pilkada Jakarta

Anies Ungkap Belum Ada Komunikasi soal Ajakan Kaesang untuk Duet di Pilkada Jakarta

Nasional
Kekayaan Fantastis Rita Widyasari, Eks Bupati Kukar yang Puluhan Mobil dan Uang Rp 8,7 Miliar Miliknya Disita KPK

Kekayaan Fantastis Rita Widyasari, Eks Bupati Kukar yang Puluhan Mobil dan Uang Rp 8,7 Miliar Miliknya Disita KPK

Nasional
Minta Amandemen UU Persaingan Usaha, Ketua KPPU: Kami Khawatir Indonesia Tidak Jadi Negara OECD

Minta Amandemen UU Persaingan Usaha, Ketua KPPU: Kami Khawatir Indonesia Tidak Jadi Negara OECD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com