BIN Panggil Intel AS Sikapi Info Penyadapan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengatakan, pihaknya sudah memanggil perwakilan intelijen Amerika Serikat (AS) untuk meminta penjelasan terkait informasi penyadapan oleh Pemerintah AS.

"Sekecil apa pun, info itu harus ditindaklanjuti. Kita telah panggil perwakilan counterpart -nya BIN AS di Jakarta," kata Marciano di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Marciano mengatakan, pihaknya bersama jajaran terkait juga akan melakukan upaya lain untuk memastikan kebenaran informasi penyadapan itu. Jika benar, kata dia, tentu perlu ada langkah diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri.

"Penyadapan itu di mana-mana tidak dibenarkan. Apabila Indonesia menyadap di suatu negara, akan ada keberatan dan akan berimplikasi kepada hal-hal lain," kata Marciano.

Menteri Koordinator Bidang Polhukam Djoko Suyanto di tempat yang sama mengatakan, jika benar AS melakukan penyadapan terhadap komunikasi di Indonesia, tentu hal itu tindakan tidak profesional. Pemerintah akan mengambil sikap setelah adanya kepastian.

"Apabila benar, tentu kita tidak happy. Itu tidak lazim dilakukan oleh negara. Jerman juga akan lakukan yang sama ketika dia tahu disadap," kata Djoko.

Seperti diberitakan, Pemerintah Indonesia telah memprotes keberadaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta seperti yang diberitakan surat kabar terbitan Australia, Sydney Morning Herald. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah berbicara dengan perwakilan Kedubes AS di Jakarta untuk menuntut penjelasan resmi soal pemberitaan itu.

Informasi tentang dugaan bahwa Kedutaan Besar AS di Jakarta menjadi salah satu dari 90 pos yang memiliki fasilitas penyadapan intelijen AS, didasarkan kesaksian Edward Snowden.

Koran tersebut memberitakan peta rahasia yang berisi 90 daftar fasilitas pengintaian di seluruh dunia. Di wilayah Asia, fasilitas penyadapan itu antara lain terdapat di Kedubes AS di Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Yangoon.