PBNU Minta KPU Urusi DPT dengan Serius

Kompas.com - 31/10/2013, 18:27 WIB
Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengimbau semua pihak terkait untuk serius mengatasi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional untuk pemilu 2014. Semua pemangku kepentingan diminta duduk bersama untuk menghasilkan DPT yang akurat dalam waktu singkat.

"Harus dipastikan keakuratan DPT ini diselesaikan sesuai waktu yang sudah ditentukan agar tidak menggeser tahapan pemilu," kata Wakil Ketua Umum PBNU As'ad Said Ali saat diskusi saat diskusi Mencari Solusi Kisruh DPT di Kantor PBNU di Jakarta, Kamis (31/10/2013).

As'ad mengatakan, pihaknya prihatin masih adanya masalah dalam DPT. Banyak pihak yang memunculkan data berbeda-beda telah membuat masalah DPT menjadi simpang siur. Apa pun masalahnya, kata dia, pihaknya khawatir belum akuratnya daftar pemilih akan menghilangkan hak politik seseorang.

Ia mengingatkan bahwa hak pilih merupakan partisipasi paling dasar dalam sistem demokrasi perwakilan. Tingkat partisipasi menentukan kualitas pemilu. Untuk itu, kata dia, para penyelenggaran pemilu perlu menunjukkan kompetensinya agar semua warga yang berhak memilih dapat menggunakan hak pilihnya.


As'ad menambahkan, lantaran sudah tiga kali menggelar pemilu langsung pascareformasi, semestinya pemilu 2014 lebih berkualitas. Pemilu nanti, kata dia, harus bisa memberikan jaminan pergantian pemerintahan berjalan damai.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik berharap kepada semua pihak untuk membantu KPU memperbaiki daftar pemilih. Ia mempersilahkan semua pihak mengecek data yang sudah dipublikasikan di internet.

"Semua pihak ikut serta agar kualitas pemilu mendatang lebih baik dari pemilu sebelumnya. Kalau ada temuan, misalnya ada yang belum terdaftar, kami sangat senang diberi masukan. Kami akan tindaklanjuti," kata Husni.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat M Afifuddin mengatakan, parpol peserta pemilu mesti berperan dalam memperbaiki DPT dengan memberikan data yang dimiliki. Peran tokoh agama juga sangat penting untuk mendorong partisipasi umatnya mengecek DPT.

"Kalau hanya dibebankan kepada penyelanggara negara akan sangat berat. Kita bisa berharap lebih cepat perbaikannya sehingga situasinya enggak serunyam ini," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X