PBNU Minta KPU Urusi DPT dengan Serius

Kompas.com - 31/10/2013, 18:27 WIB
Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Petugas memasukkan data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengimbau semua pihak terkait untuk serius mengatasi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional untuk pemilu 2014. Semua pemangku kepentingan diminta duduk bersama untuk menghasilkan DPT yang akurat dalam waktu singkat.

"Harus dipastikan keakuratan DPT ini diselesaikan sesuai waktu yang sudah ditentukan agar tidak menggeser tahapan pemilu," kata Wakil Ketua Umum PBNU As'ad Said Ali saat diskusi saat diskusi Mencari Solusi Kisruh DPT di Kantor PBNU di Jakarta, Kamis (31/10/2013).

As'ad mengatakan, pihaknya prihatin masih adanya masalah dalam DPT. Banyak pihak yang memunculkan data berbeda-beda telah membuat masalah DPT menjadi simpang siur. Apa pun masalahnya, kata dia, pihaknya khawatir belum akuratnya daftar pemilih akan menghilangkan hak politik seseorang.

Ia mengingatkan bahwa hak pilih merupakan partisipasi paling dasar dalam sistem demokrasi perwakilan. Tingkat partisipasi menentukan kualitas pemilu. Untuk itu, kata dia, para penyelenggaran pemilu perlu menunjukkan kompetensinya agar semua warga yang berhak memilih dapat menggunakan hak pilihnya.

As'ad menambahkan, lantaran sudah tiga kali menggelar pemilu langsung pascareformasi, semestinya pemilu 2014 lebih berkualitas. Pemilu nanti, kata dia, harus bisa memberikan jaminan pergantian pemerintahan berjalan damai.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik berharap kepada semua pihak untuk membantu KPU memperbaiki daftar pemilih. Ia mempersilahkan semua pihak mengecek data yang sudah dipublikasikan di internet.

"Semua pihak ikut serta agar kualitas pemilu mendatang lebih baik dari pemilu sebelumnya. Kalau ada temuan, misalnya ada yang belum terdaftar, kami sangat senang diberi masukan. Kami akan tindaklanjuti," kata Husni.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat M Afifuddin mengatakan, parpol peserta pemilu mesti berperan dalam memperbaiki DPT dengan memberikan data yang dimiliki. Peran tokoh agama juga sangat penting untuk mendorong partisipasi umatnya mengecek DPT.

"Kalau hanya dibebankan kepada penyelanggara negara akan sangat berat. Kita bisa berharap lebih cepat perbaikannya sehingga situasinya enggak serunyam ini," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Nasional
Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Nasional
Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Nasional
ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

Nasional
Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Nasional
Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Nasional
Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X