Eva: Kenapa FPI? Sekalian Saja Kerja Sama dengan Geng Motor!

Eva menjelaskan, badan hukum organisasi FPI tidak jelas ditambah dengan citra yang melekat bahwa FPI adalah ormas yang sering melakukan pelanggaran hukum. Seharusnya, kata dia, Mendagri tak perlu memberi legitimasi pada posisi FPI.

"Mendagri disorientasi, membahayakan penegakan hukum di daerah dan pelaksanaan prinsip konstitusionalisme," kata Eva, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (25/10/2013) pagi.

Politisi PDI Perjuangan ini tak habis pikir mengapa Mendagri tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang tak masuk akal. Ia menduga, pernyataan itu merupakan bentuk ketakutan Gamawan pada FPI yang sempat mengancam akan merusak Kantor Kemendagri beberapa waktu lalu.

"Supaya tidak tanggung-tanggung, kenapa FPI? sekalian saja sarankan pemda kerja sama dengan geng motor. Toh sama-sama berwatak premanisme," katanya.

Gandeng FPI

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan FPI. Dalam pembangunan daerah, kata Gamawan, kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, FPI merupakan aset bangsa dan kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik.  

"Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik," ujar Gamawan, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaam Tahun 2013, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2013).

Seharusnya, lanjut dia, kepala daerah bekerja sama dengan ormas berdasarkan sifat kekhususannya. Menurutnya, kerja sama dapat dilakukan dengan melibatkan ormas yang bersangkutan dalam program yang terkait dengan bidang kerja ormas. Namun, katanya, akibat ada dua atau tiga ormas yang berkinerja tidak baik, akhirnya citra ormas yang baik ikut rusak.