Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Presiden Tak Reaktif Tanggapi Rumor Bunda Putri

Kompas.com - 22/10/2013, 20:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto membantah bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono reaktif dalam menanggapi rumor Bunda Putri. Menurutnya, sikap yang diambil Presiden tepat.

Djoko menjelaskan, Presiden memberi pernyataan tegas kepada publik melalui media massa. Terlebih, saat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan bahwa Bunda Putri memiliki hubungan dekat dengan Presiden.

"Karena (Bunda Putri) dikaitkan dengan presiden. Kalau sesuatu yang dikaitkan dengan kita, apa kita enggak boleh kasih penjelasan," kata Djoko seusai menghadiri rapat bersama DPR, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2013) malam.

Selanjutnya, Djoko menegaskan, respons yang diberikan Presiden juga didasari karena kabar yang beredar dianggapnya salah kaprah. Presiden merasa perlu memberi penjelasan saat tersiar kabar jika Bunda Putri memiliki pengaruh besar dalam kebijakan-kebijakan yang diambilnya.

"Disebutkan (Bunda Putri) tahu tentang reshuffle. Itu tidak benar, kan harus diklarifikasi yang benar, jangan terlalu dilihat berlebihan," ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden marah atas pernyataan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/10/2013). Luthfi menyebut bahwa Bunda Putri adalah orang yang sangat dekat dengan dirinya. Nama Bunda Putri pertama kali muncul dalam rekaman yang diputar jaksa dalam sidang kasus dugaan suap impor daging sapi dan pencucian uang dengan terdakwa Ahmad Fathanah.

Rekaman itu memperdengarkan percakapan putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, yaitu Ridwan Hakim, dan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Kemudian Ridwan yang saat itu berada di rumah Bunda Putri di Pondok Indah menyerahkan teleponnya kepada Bunda Putri. Luthfi berbincang dengan Bunda Putri melalui telepon.

Dalam rekaman itu, Luthfi menyebut Bunda Putri dapat mengondisikan para decision maker atau pengambil keputusan. Dalam kesaksian di sidang selanjutnya, Luthfi mengaku tak tahu identitas asli Bunda Putri. Dia pertama kali mengenal Bunda Putri di rumah Hilmi. Luthfi juga pernah mendatangi rumah Bunda Putri di Pondok Indah. Luthfi datang setelah mendapat kabar rekannya Ahmad Fathanah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat itu, ia mendengar kabar melalui pemberitaan bahwa KPK juga menangkap seorang sopir menteri. Tujuan Luthfi ke rumah Bunda Putri untuk menanyakan kebijakan reshuffle kabinet oleh Presiden. Luthfi khawatir penangkapan oleh KPK bermuatan politis dan hanya untuk menggeser menteri dari PKS. Luthfi mengetahui Bunda Putri sebagai orang yang sangat dekat dengan Presiden SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com