Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar Pemilih Masih Bermasalah, Parpol Minta Ada "Ruang Perbaikan" DPT

Kompas.com - 22/10/2013, 06:17 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagian besar partai politik peserta Pemilu 2014 masih menemukan data pemilih bermasalah di lapangan. Parpol meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap membuka ruang perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) yang akan siap ditetapkan pada Rabu (23/10/2013).

"Kami (parpol) ingin tetap dibuka ruang perbaikan agar menghasilkan DPT yang lebih baik," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fernita Darwis di sela rapat tertutup soal persiapan penetapan DPT antara KPU dan partai politik, Senin (21/10/2013) tengah malam. Dia mengatakan, perbaikan itu untuk menampung pemilih yang belum juga tercantum dalam DPT.

Fernita berharap KPU juga menggelar konsultasi dengan parpol jauh hari sebelum DPT tambahan ditetapkan. Dia mengatakan rapat konsultasi itu harus digelar terbuka. "Kalau tertutup, kesannya DPT bukan informasi publik," ujar dia.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Trimedya Panjaitan mengatakan, hampir semua parpol peserta rapat menyampaikan temuan bahwa DPT bermasalah di daerah. Rapat ini dihadiri pula oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu.

"Yang paling penting, seandainya DPT ditetapkan 23 Oktober (2013), kalau kami masih menemukan temuan-temuan (masalah DPT) lain, (maka) harus diberi ruang untuk memperbaiki DPT," kata Trimedya. Berdasarkan laporan dari struktur partainya di tingkat cabang dan ranting, dia mengatakan masih terus ditemukan "pemilih siluman" dalam DPT.

"Ada yang sudah meninggal, tapi masih terdaftar, anak-anak juga masih terdaftar. Masalah seperti ini masih banyak," kata Trimedya memberikan contoh. Dia mengatakan, semestinya rapat konsultasi terkait daftar pemilih dilakukan menjelang tahapan penetapan daftar pemilih sementara (DPS).

Rapat konsultasi yang digelar dua hari menjelang penepatan DPT, menurut Trimedya, terlalu mepet. Karena itu, ruang perbaikan diharapkan dibuka KPU, terutama setelah semua temuan masalah disampaikan dengan waktu penetapan sudah mepet ini.

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Suhardi juga meminta ruang perbaikan bagi DPT tetap dibuka hingga data benar-benar bersih. "Logikanya harus ada ruang perbaikan. Jangan ditutup kemungkinan perbaikan. Jadi, harus ada ruang perbaikan," tegas dia. 

Sesuai Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu Legislatif 2014, KPU menetapkan penetapan DPT pada Rabu (23/10/2013). Hingga Senin (21/10/2013), Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan lembaganya masih optimistis penetapan dilakukan tepat waktu. "Melihat data yang terkumpul, kami optimistis," kata Husni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com