Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Pemeriksaan Tak Tergantung Kegundahan Presiden

Kompas.com - 11/10/2013, 21:05 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono geram ketika dikaitkan dengan Bunda Putri oleh mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq terkait suap impor sapi. Presiden membantah kesaksian Luthfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Meski demikian, KPK merasa belum perlu memeriksa Bunda Putri yang belum diketahui pasti identitasnya ini. "Memeriksa seseorang itu bukan tergantung dari kegundahan Presiden. Enggak ada hubungannya. Jadi keterangan terdakwa atau saksi di persidangan tentu harus dilihat konteks penyebutan nama itu," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK RI, Jumat (11/10/2013).

Menurut Johan, Jaksa Penuntut Umum KPK pasti akan memanggil Bunda Putri jika diperlukan Sebelumnya, Luthfi mengaku pernah mendatangi rumah Bunda Putri di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Menurutnya Bunda Putri tahu mengenai informasi kebijakan reshuffle kabinet Indonesia Bersatu II lantaran dekat dengan Presiden.

Bantahan Presiden disampaikan pada Kamis malam di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. 

"Bunda Putri orang yang sangat dekat dengan Presiden, 1.000 persen Luthfi bohong. Saya tidak tahu, saya tidak kenal, dan tidak ada kaitan dengan saya," kata Presiden. Nada bicara Presiden sedikit tinggi.

Presiden mengatakan, lantaran tidak mengenal, dirinya langsung mencari tahu siapa Bunda Putri. Presiden mengaku memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi untuk menghubungi Menteri Pertanian Suswono. Menurut penjelasan Suswono, kata Presiden, Bunda Putri adalah istri salah satu pejabat di Kementerian Pertanian.

Presiden lalu meminta stafnya yang lain menghubungi Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan untuk menanyakan hal yang sama. Jawaban serupa diterima dari Rusman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Kaesang, Presiden PKS Harap PSI Ikut Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Bertemu Kaesang, Presiden PKS Harap PSI Ikut Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Jangan Gentar Tanggapi Tantangan Megawati | Pegi Setiawan Bebas tapi Kasus Pembunuhan Vina Belum Tuntas

[POPULER NASIONAL] KPK Jangan Gentar Tanggapi Tantangan Megawati | Pegi Setiawan Bebas tapi Kasus Pembunuhan Vina Belum Tuntas

Nasional
Diminta Gibran Temui Puan terkait Pilkada Jateng, Kaesang: Belum Ada Jadwal

Diminta Gibran Temui Puan terkait Pilkada Jateng, Kaesang: Belum Ada Jadwal

Nasional
Tanggal 11 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 10 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR Sebut Pengusutan Kasus Vina Bermasalah dari Awal

Anggota DPR Sebut Pengusutan Kasus Vina Bermasalah dari Awal

Nasional
Hujan Deras, Pencarian 43 Korban Longsor Tambang Emas Gorontalo Dihentikan Sementara

Hujan Deras, Pencarian 43 Korban Longsor Tambang Emas Gorontalo Dihentikan Sementara

Nasional
Bobby Sudah Didukung 7 Parpol, PDI-P Butuh Waktu Putuskan Cagub Sumut

Bobby Sudah Didukung 7 Parpol, PDI-P Butuh Waktu Putuskan Cagub Sumut

Nasional
BTN Batal Akuisisi Bank Muamalat, Komisi VI DPR: Ada Isu 'Fraud'

BTN Batal Akuisisi Bank Muamalat, Komisi VI DPR: Ada Isu "Fraud"

Nasional
Bencana Kesehatan di Gaza, Dompet Dhuafa Dirikan RS Darurat

Bencana Kesehatan di Gaza, Dompet Dhuafa Dirikan RS Darurat

Nasional
Bakamla RI Dapat Hibah Kapal Patroli Baru dari Jepang

Bakamla RI Dapat Hibah Kapal Patroli Baru dari Jepang

Nasional
Kemendagri Perkuat Fungsi APIP untuk Berantas Korupsi di Pemda

Kemendagri Perkuat Fungsi APIP untuk Berantas Korupsi di Pemda

Nasional
MKD Diminta Lekas Tindak Oknum Judi Online di DPR, Jangan Terpaku Privilese

MKD Diminta Lekas Tindak Oknum Judi Online di DPR, Jangan Terpaku Privilese

Nasional
KPU Kaji Opsi Buka Lagi Pencalonan Independen Pilkada Imbas Putusan MA

KPU Kaji Opsi Buka Lagi Pencalonan Independen Pilkada Imbas Putusan MA

Nasional
Tokoh Eks Jamaah Islamiyah Dinilai Patut Dirangkul Tinggalkan Doktrin Ekstrem

Tokoh Eks Jamaah Islamiyah Dinilai Patut Dirangkul Tinggalkan Doktrin Ekstrem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com