Menurut KPK, DPR Lemah Awasi Polri

"Karena lembaga pengawasan enggak berfungsi dengan baik, maka semua tergantung Polri," kata Adnan usai mengadakan rapat membahas evaluasi kinerja Polri di Gedung Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, Senin (30/9/2013).

Adnan mengatakan, bila Polri bisa melakukan reformasi internal, fungsi KPK akan lebih fokus dalam fungsi pencegahan dan beban kerja KPK jauh berkurang.

"Makanya, tadi kita semua sepakat (dalam rapat), kalau Polrinya benar, kita enggak ada kerjaan," katanya.

Menurut Adnan, kinerja Polri dalam memberantas korupsi tidak begitu baik. Bahkan, ia mengklaim bahwa kinerja Polri lebih buruk dibandingkan dengan Kejaksaan Agung. Adnan berharap Polri bisa meningkatkan kinerjanya, terutama dalam memberantas korupsi.

"Justru KPK dibentuk karena (kinerja) Polri enggak bener," ujarnya.

Saat ini, KPK menerima pengaduan sekitar 6.000 kasus, dengan 25 persennya terindikasi korupsi. "Tapi, yang bisa ditangani KPK hanya 75 kasus per tahun," kata Adnan.

Ia juga mengatakan bahwa selama ini KPK dan Polri memiliki program Koordinasi Supervisi (Korsup) lewat penataran di berbagai kepolisian daerah (Polda) untuk menurunkan korupsi di sektor pelayanan publik. Tak hanya itu, KPK dan Polri juga pernah melakukan gelar perkara bersama yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Akan tetapi, diakuinya, kerja sama itu belum maksimal.

"Kaminya juga kurang siap. Sistemnya juga terbatas. Jadi, jumlah kasus enggak banyak," katanya.