Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuntut Kenaikan Upah, Buruh Ancam Mogok Nasional Bulan Depan

Kompas.com - 18/09/2013, 15:54 WIB
Ummi Hadyah Saleh

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah melakukan unjuk rasa di berbagai wilayah Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menyiapkan aksi menuntut kenaikan upah minimum sebesar 50 persen. Jika tuntutan itu tak dipenuhi, maka buruh akan melakukan mogok kerja nasional pada Oktober.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, sudah seharusnya kesejahteraan buruh ditingkatkan dan upah minimum dinaikkan. Ia menegaskan, buruh tidak main-main memperjuangkan kenaikan upah minimum 2014 sebesar 50 persen. Menurutnya, nasib buruh masih jauh dari sejahtera.

"Selama ini kenaikan upah tahun 2013 tidak sempat dinikmati kaum buruh akibat kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, yang menurunkan daya beli buruh hingga 30 persen," kata Iqbal dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Iqbal mengatakan, selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam keadaan baik, bahkan Indonesia menjadi pusat investasi utama di dunia. Untuk itu, ia menilai seharusnya politik upah murah yang dilakukan oknum pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan pengusaha "hitam" harus ditinggalkan. Ia menilai wajar bila buruh menuntut kenaikan upah minimum sebesar 50 persen dalam skala nasional. Khusus di DKI Jakarta, kata Iqbal, upah minimum yang pantas adalah Rp 3,7 juta.

Menurut Iqbal, sudah semestinya komponen kebutuhan hidup layak (KHL) ditambah dari 60 item menjadi 84 komponen. "Beberapa item seperti bedak, lipstik, televisi, pulsa, jaket tidak termasuk dalam 60 item yang saat ini didapat. Enggak berlebihan, enggak mungkin seperti lipstik membuat bangkrut perusahaan," ujar Iqbal.

Iqbal menambahkan, buruh juga menuntut jaminan kesehatan pada tahun depan. Ia mendesak pemerintah untuk menghilangkan sistem kuota dalam jaminan kesehatan. Ia meminta agar pemerintah membayarkan iuran kesehatan kepada buruh berupah kecil, seperti pembantu rumah tangga.

Iqbal mengatakan, jika pandangan buruh tidak diadopsi dalam pertemuan dewan pengupahan daerah, maka KSPI akan mengumpulkan anggotanya di seluruh Indonesia yang terdiri dari 126 kabupaten dan kota untuk menyatakan walkout. KSPI dan aliansi buruh akan melakukan aksi mogok kerja nasional untuk mengingatkan pemerintah jika tuntutan mereka tidak direspons.

Ia mengatakan, aksi unjuk rasa besar-besaran akan dilakukan di 40 kabupaten atau kota di Indonesia. Aksi ini akan dilakukan selama tiga hari.

"Bisa dipastikan 30 Oktober atau akhir Oktober, rencananya tiga juta buruh akan melakukan mogok nasional di 20 provinsi lebih dari 20 kabupaten dan kota," kata Iqbal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com