Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSM Siap Pantau Penerimaan CPNS 2013

Kompas.com - 01/09/2013, 15:51 WIB
Ummi Hadyah Saleh

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Konsorsium LSM Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) akan mengawasi proses perekrutan calon pegawai negara sipil di berbagai instansi pemerintahan.

LSM yang terdiri dari ICW, Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK-Onrop Sulsel), Malang Corruption Watch (MCW), Pokja 30 Samarinda, Masyarakat Transparansi Banten (MATA Banten), dan Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar Medan) itu meminta masyarakat Indonesia ikut memantau proses seleksi CPNS agar transparan.

"Pemantauan yang kami lakukan ini ingin mengajak masyarakat untuk memantau proses rekrutmen CPNS," ujar Siti Juliantari Rahman dari Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW dalam jumpa pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (1/09/2013).

Ia menuturkan, proses rekruitmen CPNS sarat dengan penyimpangan, mulai dari proses pendaftaran sampai pada penetapan kelulusan peserta. Ia menambahkan, masih terjadi kecurangan, kebocoran soal, praktik suap maupun perjokian dalam perekrutan itu.

Di tempat yang sama, Asfianur mewakili Pokja 30 dari Samarinda mengatakan, adanya penyelewenan dalam rekrutmen di berbagi daerah, salah satunya Samarinda, "Di samarinda kebanyakan yang terjadi penyelewengan ada dalam pembagian soal," ujarnya.

Permasalahan lain terjadi pada pendaftaran dengan sistem online. Dalam hal ini, kata Asfianur, peserta mungkin saja mengalami masalah saat pendaftaran, apalagi peserta yang pertama kali mendaftar secara online.

Penerimaan CPNS di seluruh Indonesia dihentikan sementara sejak 1 September 2011 hingga dengan 31 Desember 2012. Tahun ini penerimaan CPNS dibuka kembali, kecuali bagi peserta CPNS dari pendidikan kedinasan, seperti lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan penerimaan untuk pengganti PNS yang pensiun di sektor kesehatan dan pendidikan.

Penggantian tenaga yang pensiun di bidang kesehatan dan pendidikan tetap dilakukan untuk mencegah gangguan pada layanan masyarakat. Pemerintah akan merekrut 65.000 CPNS dari pelamar umum dan yang berasal dari honorer K-2 (Kategori 2).

Dari total formasi 65.000 CPNS tahun ini, 25.000 di antaranya akan diangkat menjadi PNS di lingkungan kementerian/lembaga di pemerintah pusat. Adapun 40.000 PNS diangkat di lingkungan pemerintah daerah.

Proses seleksi menggunakan metode seleksi administrasi, tes kemampuan dasar (TKD), dan tes kemampuan bidang. TKD dilakukan dengan menggunakan lembar jawaban komputer dan computer assesment test.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com