Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tempatkan Napi Narkoba di Pusat Rehabilitasi dan Bangun Lapas Baru

Kompas.com - 27/08/2013, 13:28 WIB
Ummi Hadyah Saleh

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Amran Silalahi, menilai masalah kelebihan kapasitas yang ada di seluruh lembaga permasyarakatan (lapas) harus segera diselesaikan. Menurutnya, solusinya adalah menempatkan para narapidana pengguna narkotika dan obat terlarang di pusat rehabilitasi karena sebagian besar warga binaan lapas adalah pengguna narkotika.

"Jumlah warga binaan sebanyak 17 ribu di lapas Sumatera Utara. Sebanyak 10 ribu adalah narapidana, lalu kita urai lagi ada sekitar 7 ribu narapidana yang terkait dengan tindak pidana narkotika, dari 7.000 napi ada 4.000 lebih pengguna narkotika," ujar Amran saat rapat pimpinan pemasyarakatan di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Mengacu pada UU No.35 Tahun 2009, Amran mengatakan pengguna narkotika, termasuk napi, seharusnya di rehabilitasi bukan dihukum dengan pidana. Jika ini diterapkan, masalah kelebihan kapasitas akan segera terpecahkan.

"Kalau yang pengguna narkotika bisa direhabiliitasi tidak mungkin akan terjadi over capacity dan sampai sekarang belum terpecahkan," kata Amran.

Selain itu, Amran menuturkan, seharusnya ada penambahan lapas di setiap kabupaten. Pertumbuhan lapas sebagai unit pelaksana tugas (UPT) dinilainya tak sebanding dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Dia pun berharap lapas-lapas baru dibangun di Sumatera Utara.

"Pertumbuhan UPT sangat kecil, sedangkan tingkat kriminalitas sangat tinggi, oleh karena itu terjadi over capacity. Kalau tidak dibarengi dengan pertumbuhan itu, saya yakin tidak terpecahkan masalah UPT," ungkapnya.

"Khusus di Sumatera Utara, harus segera bangun satu lapas UPT kelas 1 sehingga kita bisa memecahkan kondisi lapas kelas 1 Medan yang over kapasitas sehingga tidak ada penumpukan," tambah Amran.

Kerusuhan terjadi di sejumlah lapas dalam dua bulan terakhir, seperti kerusuhan antarnapi yang diikuti kebakaran di Lapas Tanjung Gusta pada tanggal 11 Juli lalu. Terakhir, terjadi kerusuhan dan juga kebakaran di Lapas Labuhan Ruku Sumatera Utara, Minggu (18/8/2013). Dari peristiwa-peristiwa tersebut terungkap realita kelebihan kapasitas di setiap lapas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com