Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maju Konvensi Demokrat, Jumhur Tak Akan Mundur dari Kepala BNP2TKI

Kompas.com - 06/08/2013, 22:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski sudah menyatakan maju dalam konvensi capres Partai Demokrat, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat tak akan mundur dari posisinya sekarang. Jumhur yakin tugasnya mengurus buruh dan TKI tak akan terganggu.

"Saya bukan tipe orang yang mudah melepas amanat. Bukan berarti saya ikut konvensi, saya langsung mundur dari tugas saya," ucap Jumhur dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Selasa (6/8/2013).

Ia mengaku jika ternyata dirinya tidak masuk sebagai peserta konvensi, dia akan fokus menjalani tugasnya di BNP2TKI. Namun, jika ternyata lolos sebagai salah satu peserta, ia pun yakin bisa membagi tugas. Pasalnya, lanjut Jumhur, setiap acara kampanye tak perlu harus dihadirinya langsung.

"Saya pastikan bahwa tugas utama di pemerintahan tidak akan terganggu," imbuh Jumhur.

Dia mengaku akan selalu menjaga amanah sampai amanah itu dicabut oleh Presiden. "Kecuali Presiden yang menyatakan Anda mundur, biar konsentrasi," katanya.

Jumhur mengaku berani maju dalam konvensi Demokrat karena sudah mengantongi dukungan elemen buruh dan komunitas TKI di luar negeri.

Berbeda dengan kandidat lainnya yang diundang oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Jumhur mengajukan diri ke SBY. Ia sudah mengirimkan surat kepada SBY untuk meminta restu diperkenankan maju dalam konvensi Demokrat.

Saat ini, Partai Demokrat belum mengumumkan peserta konvensi. Namun, sejumlah nama sudah menyatakan kesiapannya, yakni dari kalangan internal Marzuki Alie, Hayono Isman, dan Achmad Mubarok. Dari kalangan eksternal ialah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman. Selain itu, SBY juga sempat menyebutkan dua nama lain yang akan ikut konvensi. Mereka adalah mantan Kasad Pramono Edhie Wibowo dan Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat Dino Patti Djalal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com