Komisi XI Seleksi Calon Anggota BPK

Jakarta, Kompas - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Calon terpilih dalam uji yang dilaksanakan hingga Rabu (19/6) ini akan menggantikan Taufiequrachman Ruki yang memasuki masa pensiun. Uji kelayakan dan kepatutan ini diikuti 22 orang.

Anggota Komisi XI DPR dari Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, di Jakarta, Selasa, mengatakan, anggota BPK yang akan terpilih hendaknya tidak terlibat dalam politik praktis. Ini karena BPK bukan lembaga politik. ”Hal itu saya tekankan kepada calon anggota saat menjalani seleksi,” ujar Achsanul.

Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Harry Azhar Azis, menambahkan, agar anggota BPK yang baru dapat bekerja profesional dan berintegritas, perlu dukungan dari aparat penegak hukum, misalnya kepolisian dan kejaksaan.

”Selama ini banyak hasil temuan BPK terkait penyimpangan keuangan negara tidak ditindaklanjuti penegak hukum. Dari 12.600 temuan BPK, hanya 386 yang ditindaklanjuti,” ujar Harry.

Achsanul meminta calon tidak berpolitik apabila terpilih, terutama memanfaatkan kewenangan BPK untuk menekan daerah.

”Ada laporan yang masuk ke Komisi XI bahwa hasil audit BPK diperjualbelikan meskipun tidak bisa kami buktikan. Apakah Anda bersedia tidak berpolitik apabila terpilih?” tanya Achsanul kepada Parwito, salah seorang calon, dalam uji tersebut.

Menanggapi pertanyaan itu, Parwito menjawab tidak akan berpolitik apabila terpilih sebagai anggota BPK.

Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, A Taufan Tiro, mempertanyakan mengenai kesiapan BPK mengaudit keuangan perusahaan multinasional kepada Agus Joko Pramono, peserta uji tersebut.

”Saat ini penyimpangan pajak ternyata tidak hanya dilakukan perusahaan lokal dan nasional, tetapi juga perusahaan multinasional. Apakah sumber daya BPK siap melakukan audit terhadap perusahaan multinasional?” ujar Taufan.

Menanggapi pertanyaan itu, Agus Joko Pramono, yang saat ini menjadi Staf Ahli BPK, mengatakan bahwa BPK sudah siap melakukan audit terhadap perusahaan multinasional.

Menurut dia, sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki BPK sudah semakin baik dan maju. Untuk mengaudit perusahaan multinasional hanya tinggal masalah keinginan karena BPK sudah memiliki kemampuan.

Komisi XI melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan hari Rabu ini. Pada 25 Juni, Komisi XI akan memutuskan anggota BPK yang baru. (K13/ANTARA)