Indonesia-Papua Niugini Sepakat Ekstradisi

Kompas.com - 17/06/2013, 19:07 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini sepakat melakukan kerja sama ekstradisi. Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neil di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/6/2013).

"Kami sepakat kerja sama di bidang hukum agar kedua negara bisa menegakkan hukum atas negaranya masing-masing. Oleh karena itu, kerja sama di bidang ekstradisi ini menjadi sangat penting," kata Presiden saat jumpa pers seusai pertemuan bilateral.

Menteri Koordinator bidang Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, perjanjian ekstradisi dengan Papua Niugini (PGN) tidak dikhususkan untuk kasus per kasus, tetapi jangka panjang. Setelah kesepakatan itu, kata dia, teknis kerja sama akan diatur oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dan Jaksa Agung Basrief Arief.

"Itu tidak kasus per kasus. Perjanjian ekstradisi kan tidak hanya dengan PGN," kata Djoko ketika ditanya soal buronan Djoko Tjandra. Terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali itu disebut berada di PGN.

Jaksa Agung mengatakan, perjanjian ekstradisi itu akan memudahkan pemerintah untuk memulangkan buronan di PNG. "Siapa pun. Kalau sudah ada MoU, kalau nanti ada permintaan dari kita maupun dari sana, akan lebih mudah," kata Basrief.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X