JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno menilai, perlu ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meredam gejolak di internal koalisi, menyusul sikap Partai Keadilan Sejahtera yang menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pilihan sikap PKS ini berseberangan dengan kesepakatan koalisi.
Menurut Teguh, ada atau tidaknya PKS dalam koalisi tak akan memberi pengaruh banyak di dalam pemerintahan.
"Yang pasti, publik lagi-lagi akan menilai seberapa batas kesabaran SBY terhadap PKS yang terang-terangan mbalelo terhadap sikap koalisi," kata Teguh saat dihubungi pada Jumat (14/6/2013).
Teguh mengungkapkan, dari sinyal yang diberikan, Presiden SBY sepertinya sudah kehilangan kesabaran terhadap PKS. Menurutnya, hal itu terlihat dari tidak diundangnya PKS dalam dua rapat Sekretariat Gabungan yang membahas kenaikan harga BBM.
Meski tak "dianggap", PKS tetap bertahan di koalisi. Teguh menilai, hal ini merupakan siasat agar SBY mendepak PKS dan tercipta kesan terzalimi.
"Ya mereka (PKS) akan ngotot agar ditendang, biar kesan dizaliminya lebih dramatis," ujarnya.
Namun, lanjut Teguh, PKS harus rela jika ada menteri asal PKS yang dicopot dari kabinet. "Kalau kesabaran sudah habis kan tidak perlu didorong-dorong. Soal penggantian menteri kan konsekuensi logis dari koalisi," kata Teguh.
Seperti diketahui, PKS telah mengambil sikap resminya dengan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan tetap bertahan di koalisi. Keputusan itu diambil setelah rapat digelar oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) selaku badan pekerja harian Majelis Syuro PKS. Dari dalam koalisi, desakan untuk mendepak PKS terus bergulir. Akan tetapi, belum ada langkah konkret terkait hal tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.