Sikap PKS untuk BBM Belum Final

Jakarta, Kompas - Partai Keadilan Sejahtera sedang menyiapkan rapat pimpinan pusat untuk menentukan sikap akhir terkait kenaikan harga bahan bakar minyak. Sikap akhir itu akan menjadi pijakan untuk tetap bergabung atau keluar dari koalisi pendukung pemerintah.

”Beberapa hari ini dikesankan suara PKS pecah dalam menyikapi rancangan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kami tegaskan, partai solid menolak rencana kenaikan itu,” kata Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid, di Jakarta, Jumat (7/6).

Meskipun mengaku sudah solid, DPP PKS akan menggelar pertemuan untuk sikap akhir sepekan ke depan. Jika keputusan akhir menolak rancangan kenaikan harga BBM, PKS berencana keluar dari koalisi.

”Jika nanti kami keluar dari koalisi, kami sudah siap dengan konsekuensinya. Kami punya pengalaman menjadi partai oposisi saat pemerintahan di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri,” katanya.

Sikap PKS ini berbeda dengan sikap partai politik koalisi pendukung pemerintah yang menyetujui rencana kenaikan harga BBM bersubsidi karena membebani APBN.

Menurut Hidayat, keputusan DPP PKS solid menolak kenaikan harga BBM. Fraksi PKS di DPR sebagai bagian dari organ DPP juga menjalankan keputusan itu. Kalau ada menteri dari kader PKS yang menyetujui rencana kenaikan, itu mencerminkan sikap menteri yang memang harus mendukung presiden.

Terkait sikap PKS, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat EE Mangindaan mengemukakan, Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah terganggu. Meski koalisi terganggu, sikap PKS tersebut tidak dapat dipastikan akan berujung pada sanksi.

Ia berpendapat, anggapan PKS bahwa kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat keliru karena justru bertujuan menyelamatkan rakyat. Kenaikan harga BBM bakal menyelamatkan fiskal dan mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran.

”Akibat kenaikan harga BBM, pasti terjadi kenaikan harga barang-barang, yang sangat dirasakan kelompok masyarakat miskin. Semua ini diperhatikan sehingga ada persiapan raskin, BLSM, dan beasiswa,” kata Mangindaan.

Secara terpisah, pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, AAGN Ari Dwipayana, mengatakan, menghadapi manuver PKS, sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi kunci.

”Jika PKS diusir dari koalisi, Yudhoyono akan amat tergantung pada Partai Golkar di parlemen. Ini berarti Yudhoyono akan disandera Golkar. Dalam kebijakan kenaikan harga BBM, Golkar tentu tidak mau ’makan siang’ gratis. Kursi kabinet dan akses dalam pembagian dana kompensasi akan menjadi konsesi,” tutur Ari.

Namun, jika manuver PKS dibiarkan, lanjut Ari, akan terjadi mobilisasi gerakan anti-kenaikan harga BBM secara merata. PKS punya pola pengorganisasian terpusat untuk ini. (IAM/ATO/NWO)