Dana Kampanye Bisa Dikalkulasi

Kompas.com - 07/06/2013, 01:55 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Batas maksimal dana kampanye dalam pemilu kepala daerah sebetulnya mudah ditentukan. Salah satu caranya adalah menggunakan dana kampanye para calon kepala daerah dalam pilkada terakhir.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, Rabu (5/6), di Jakarta, mengatakan, dari laporan dana kampanye peserta pilkada sebelumnya bisa dihitung biaya kampanye rata-rata per pemilih. Setelah disesuaikan dengan inflasi dan dikalikan jumlah pemilih, diperoleh batas maksimal dana kampanye pilkada.

Saat ini, pemerintah juga tengah membuat simulasi penghitungan batas dana kampanye. Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, simulasi itu menindaklanjuti rapat kerja Panitia Kerja RUU Pilkada dan pemerintah pada Selasa lalu yang menyepakati pembatasan dana kampanye.

Simulasi pembatasan dana kampanye, kata Titi, juga bisa dilakukan mulai dari angka Rp 1.000 per pemilih, Rp 2.000 per pemilih, Rp 3.000 per pemilih, dan seterusnya. Selain itu, pagu maksimal dana kampanye bisa mengambil jumlah tertinggi laporan pengeluaran pasangan calon kepala daerah yang pernah dilaporkan resmi ke Komisi Pemilihan Umum.

Pemerintah dan DPR juga dapat langsung menetapkan angka pagu batasan berdasarkan tren laporan dana kampanye pasangan calon selama ini. Semua metode memperhitungkan pertambahan pemilih dan inflasi.

Partai politik pasti memiliki data dan hitungan biaya pemenangan dalam pilkada. Dari berbagai kebutuhan pemenangan pilkada, bisa dihitung biaya legal yang diperlukan untuk memenangkan pasangan calon. ”Aneh kalau partai tidak tahu teknis pembatasan dana kampanye. Mereka tahu berapa biaya yang dikeluarkan, baik legal maupun ilegal, dan berapa biaya sepantasnya menjadi pagu batasan belanja kampanye pasangan calon,” ucap Titi.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu di kabupaten/kota bisa fokus mengawasi keuangan dana kampanye. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pun bisa menjadi instrumen yang menelusuri akuntabilitas transaksi calon.

Pembatasan dana kampanye, kata Nico Harjanto dari Rajawali Foundation, untuk mewujudkan demokrasi yang aksesibel, murah, menekan korupsi. (INA)



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X