Dana Kampanye Bisa Dikalkulasi

Kompas.com - 07/06/2013, 01:55 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Batas maksimal dana kampanye dalam pemilu kepala daerah sebetulnya mudah ditentukan. Salah satu caranya adalah menggunakan dana kampanye para calon kepala daerah dalam pilkada terakhir.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, Rabu (5/6), di Jakarta, mengatakan, dari laporan dana kampanye peserta pilkada sebelumnya bisa dihitung biaya kampanye rata-rata per pemilih. Setelah disesuaikan dengan inflasi dan dikalikan jumlah pemilih, diperoleh batas maksimal dana kampanye pilkada.

Saat ini, pemerintah juga tengah membuat simulasi penghitungan batas dana kampanye. Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, simulasi itu menindaklanjuti rapat kerja Panitia Kerja RUU Pilkada dan pemerintah pada Selasa lalu yang menyepakati pembatasan dana kampanye.

Simulasi pembatasan dana kampanye, kata Titi, juga bisa dilakukan mulai dari angka Rp 1.000 per pemilih, Rp 2.000 per pemilih, Rp 3.000 per pemilih, dan seterusnya. Selain itu, pagu maksimal dana kampanye bisa mengambil jumlah tertinggi laporan pengeluaran pasangan calon kepala daerah yang pernah dilaporkan resmi ke Komisi Pemilihan Umum.

Pemerintah dan DPR juga dapat langsung menetapkan angka pagu batasan berdasarkan tren laporan dana kampanye pasangan calon selama ini. Semua metode memperhitungkan pertambahan pemilih dan inflasi.

Partai politik pasti memiliki data dan hitungan biaya pemenangan dalam pilkada. Dari berbagai kebutuhan pemenangan pilkada, bisa dihitung biaya legal yang diperlukan untuk memenangkan pasangan calon. ”Aneh kalau partai tidak tahu teknis pembatasan dana kampanye. Mereka tahu berapa biaya yang dikeluarkan, baik legal maupun ilegal, dan berapa biaya sepantasnya menjadi pagu batasan belanja kampanye pasangan calon,” ucap Titi.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu di kabupaten/kota bisa fokus mengawasi keuangan dana kampanye. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pun bisa menjadi instrumen yang menelusuri akuntabilitas transaksi calon.

Pembatasan dana kampanye, kata Nico Harjanto dari Rajawali Foundation, untuk mewujudkan demokrasi yang aksesibel, murah, menekan korupsi. (INA)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Nasional
Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Nasional
Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Nasional
BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

Nasional
Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Nasional
Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Nasional
IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

Nasional
Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Nasional
PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

Nasional
Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Permukiman Karyawan

Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Permukiman Karyawan

Nasional
Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X