Pengaturan Dana Kampanye Dilematis

Kompas.com - 28/05/2013, 02:45 WIB
Editor

Bandung, Kompas - Pengaturan dana kampanye partai politik melalui regulasi, baik untuk calon anggota legislatif, calon kepala daerah, maupun calon presiden, dalam kondisi politik masih dilematis. Sebab, saat ini konstelasi politik masih dipenuhi kepentingan koruptif. Ketika regulasi dibuat, kepentingan tersebut masuk di dalamnya.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana seusai diskusi Mewujudkan Pemilukada yang Bersih dari Politik Uang, yang digagas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, Senin (27/5), di Bandung. Sekarang, yang penting, menurut Denny, dana itu harus adil, tidak mengandung penyakit-penyakit korupsi. Asetnya harus bisa diakses Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan karena hubungan kedua lembaga itu cukup baik.

Denny menyebutkan, pengaturan dana kampanye harus dijaga. KPU, KPK, dan PPATK harus bisa mengakses dana kampanye para caleg, calon bupati/wali kota, calon gubernur, hingga calon presiden. Di luar itu semua, dalam jangka menengah dan panjang, rakyat pemilih harus memiliki kontribusi untuk melihat rekam jejak para kandidat.

”Dulu pernah ada nasihat, ’ambil uangnya, jangan pilih calonnya’, harusnya tidak demikian. Pemilih juga harus tegas, jangan juga mengambil uangnya,” ujar Denny.

Sudah saatnya rakyat pemilih cerdas menghapus mindset untuk menerima politik uang sehingga demokrasi di republik ini berjalan sesuai yang diharapkan.

Dalam diskusi, aktivis antikorupsi Fadjroel Rachman mengatakan, dari penyelesaian sengketa pilkada oleh Mahkamah Konstitusi, baik yang menggugat maupun yang digugat sama-sama menggunakan politik uang. Ia mencontohkan, dalam Pilkada Jawa Barat dan Banten serta Tangerang Selatan, besarnya politik uang berkisar Rp 200.000-Rp 300.000.

Hingga pemilu ketiga setelah Reformasi, politik uang dalam pesta demokrasi semakin kental sehingga konsolidasi demokrasi di negeri ini masih panjang. Padahal, mengutip penelitian SP Huntington, konsolidasi demokrasi berlangsung dalam dua kali pemilu. Ia mengajak semua pihak tidak lelah melawan politik uang dan korupsi karena dengan bergantinya generasi, hal itu akan berperan mengubah kondisi itu.

Yudi Latif, pengamat politik yang juga pemikir kenegaraan, mengatakan, bangsa ini harus berusaha menciptakan demokrasi yang murah. Ia menilai, eksperimen demokrasi yang dijalankan saat ini telah gagal karena berbiaya sangat mahal. Demokrasi yang mahal ini makin memperlebar kesenjangan sosial. ”Di daerah, sumber daya lokal habis dieksploitasi untuk menutup biaya yang dikeluarkan selama pilkada,” ujarnya.

Upaya menciptakan demokrasi yang murah bisa dilakukan, misalnya dengan membatasi biaya iklan dan verifikasi dana yang masuk ke parpol atau kandidat. Rakyat pemilih harus diberdayakan agar melek moral sehingga paham terhadap batas-batas moral dalam berdemokrasi. Misalnya, hak politik itu bukan private property yang bisa diperjualbelikan, melainkan hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk kebajikan bersama, batas-batas moral itu harus ditegakkan. Kalau tidak, bangsa ini masuk ke demokrasi yang sesat karena biayanya sangat mahal.(dmu)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nasional
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

Nasional
KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Nasional
Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X