Pemprov DKI Tekan Beban Subsidi Rusunawa

Jakarta, Kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekan beban biaya operasional rumah susun sewa. Caranya, selain subsidi silang, pemerintah akan menata ulang manajemen pengelolaan rusun sewa. Unit pelaksana teknis rusun akan dikembangkan menjadi lembaga setingkat badan. Dengan demikian, uang sewa penghuni dikembalikan untuk kebutuhan pengelolaan rusun.

"Selama ini, sewa penghuni dimasukkan ke kas daerah sebagai pendapatan. Ke depan, tidak seperti itu lagi," kata Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Yonathan Pasodung, Rabu (22/5), di Jakarta.

Yonathan mengatakan, pengelolaan rusun sewa ke depan berada di bawah badan layanan umum (BLU). Meskipun demikian, Pemprov DKI Jakarta tetap akan mengalokasikan anggaran subsidi. Pasalnya, uang sewa dari penghuni tidak akan mencukupi biaya operasional. "Paling tidak dengan tata kelola yang baik, akan mengurangi beban biaya operasional," ujar Yonathan.

Beban subsidi itu, katanya, sudah disadari Pemprov DKI, karena rusun sewa bukanlah proyek komersial. "Membangun gedung itu bukan mencari keuntungan," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembiayaan operasional rusun sewa bisa dilakukan dengan subsidi silang. Dalam waktu dekat, Pemprov DKI berencana mendirikan rusun sewa komersial di tengah kota untuk keluarga kelas menengah.

"Keuntungan dari sana bisa dipakai untuk mengurangi beban operasional rusun sewa untuk masyarakat miskin," katanya.

Mulai tahun depan, Pemprov DKI membangun 100 menara rusun sewa per tahun. Menurut Basuki, sebagian besar rusun sewa itu dibangun swasta. Sementara itu, biaya operasionalnya akan ditanggung Pemprov DKI.

Darrundono, pemerhati permukiman perkotaan dari Universitas Tarumanagara, mengingatkan, beban subsidi rusun sewa akan semakin besar. Pasalnya, dengan sewa Rp 150.000 per bulan saja, saat ini ada tunggakan Rp 5 miliar. Adapun dua tahun terakhir, dana subsidi bertambah dari Rp 116,93 miliar pada 2012 menjadi Rp 135,98 miliar tahun 2013. Darrundono khawatir, beban itu semakin bertambah setelah program 100 menara per tahun berjalan.

Anggota Komisi D DPRD DKI, Sanusi, menuntut pengelolaan proyek rusun sewa dilakukan profesional. Selama ini, belum ada transparansi pengelolaan rusun sewa di DKI Jakarta. Alasannya, pemasukan sewa dari penghuni tidak pernah jelas.

"Kami selalu mendukung proyek rusun sewa selama pengelolaannya transparan. Pengelola perlu menjelaskan operasional dan pemasukannya rusun sewa," kata Sanusi.

Perilaku

Arsitek perencana kota Andy Siswanto menyatakan, memindahkan orang dari kawasan padat untuk tinggal di rusun berarti mengubah perilaku keseharian mereka. Perlu dibangun rusun yang sesuai dengan tipe kelompok orang yang dipindahkan, pekerjaan mereka, dan kehidupan sosial sehari-harinya.

Secara umum, dengan latar belakang ekonomi penghuni rusun yang pasti pas-pasan, rusun tidak perlu dilengkapi lahan parkir mobil, tetapi harus disediakan transportasi publik memadai. Andy mengatakan, lengkapi rusun dengan area pertokoan, lahan untuk memarkir gerobak pemulung, pengolahan sampah, dan sumber air minum/air bersih.

"Kalau penghuni rusun memang perlu lahan untuk menjemur barang bekas atau usaha lain yang memungkinkan dilakukan di rusun, lengkapi kebutuhan itu. Tidak harus di lantai dasar dan memakan ruang/lahan, bisa juga dibangunkan beberapa lantai khusus untuk berbagai keperluan itu," tuturnya.

Menurut Andy Siswanto, ada banyak jenis rusun di dunia ini. Selain itu, rusun juga tidak anti- mesin lift dan hanya selalu di bawah lima lantai.

"Sudah ada teknologi lift yang sangat hemat energi. Tidak usah tertutup, tetapi ada pagar yang aman sehingga tidak harus pakai AC. Listriknya jadi murah. Jadi bangunan rusun bisa tinggi dan efektif," ujarnya. (NDY/NEL)