Pengerukan dan Mediasi Berlanjut

Jakarta, Kompas - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, proses pengerukan Waduk Pluit akan tetap berjalan meskipun masih ada langkah mediasi yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selama ini, Pemerintah Provinsi DKI sudah mengomunikasikan rencana ini kepada warga.

”Pengerukan waduk tetap dilakukan karena kita berkejaran dengan waktu. Kami sudah menawarkan rusun kepada warga di sekitar waduk itu,” kata Jokowi, Jumat (17/5), seusai bertemu dengan Komnas HAM.

Dialog dengan warga di sekitar waduk, menurut Jokowi, sudah dilakukan lebih dari 20 kali. Namun, dia mengakui kelompok masyarakat yang ada di sana sangat beragam, dengan keinginan yang berbeda-beda.

Ia menambahkan, pemprov dan Komnas HAM punya semangat yang sama, yakni menata Waduk Pluit tanpa terjadi masalah di lapangan. Pemprov juga bersedia memberikan data kepada Komnas HAM agar lembaga ini mendapatkan data resmi, dan bukan data dari preman atau calo yang memanfaatkan situasi.

Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila mengatakan, pihaknya tidak serta-merta mendukung warga yang menduduki tanah negara, seperti kasus di Waduk Pluit. Namun, Komnas HAM tetap akan memediasi persoalan ini agar warga yang menduduki tanah negara itu tetap dijamin hak asasinya. ”Warga yang menduduki tanah negara ini harus mendapatkan informasi yang cukup tentang rencana pembangunan di sana. Selama ini, informasi yang beredar simpang-siur, dan ada provokasi,” ucapnya.

Dia menambahkan, pemerintah berkewajiban mengeluarkan warga dari tanah negara dalam konsep menyejahterakan, bukan memiskinkan.

Komisioner Komnas HAM Siane Indriani mengatakan, Komnas HAM juga menemukan warga yang punya KTP, kartu keluarga, dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di lokasi waduk. Namun, ia mengakui ada juga developer kecil-kecilan serta mafia tanah di sekitar kawasan itu.

”Mereka yang memiliki surat dan berhak, bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Namun, mereka yang tak punya hak harus diberi tahu agar mereka tak dimainkan mafia,” katanya.

Secara terpisah, Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pemprov tidak memusingkan data temuan Komnas HAM.

Menurut Basuki, Komnas HAM tidak perlu mempertanyakan keresmian data yang dimiliki Pemprov DKI. Saat akan dilakukan pembersihan Waduk Pluit, Pemprov DKI langsung mendata warga di tempat itu.

”Ada nama, lengkap dari kelurahan. Sekarang mereka tidak mau mengaku. Kami sudah pegang data resmi,” kata Basuki.

Basuki justru mempertanyakan kontribusi Komnas HAM terhadap kasus di Waduk Pluit yang sudah berlangsung sejak lama, tetapi seperti tak pernah tersentuh. ”Dulu, orang tidak berani masuk ke sana. Mereka (warga) lebih galak. Kalau sekarang jadi seperti ini, mereka (Komnas HAM) mau bereskan tidak?” tuturnya. (FRO/ART)