Mendikbud Sudah Laporkan Hasil Investigasi UN ke Presiden - Kompas.com

Mendikbud Sudah Laporkan Hasil Investigasi UN ke Presiden

Kompas.com - 13/05/2013, 23:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh menegaskan telah melaporkan hasil investigasi sementara terkait kacaunya penyelenggaraan dan penundaan ujian nasional (UN) 2013 untuk SMA/SMK sederajat di sejumlah daerah kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Laporan disampaikan secara lisan.

Setelah dilaporkan, Nuh mengatakan, Presiden juga memberikan arahan kepadanya untuk memublikasikannya segera kepada publik.

"Saya sudah laporkan secara lisan kepada presiden, temuan dari inspektorat jenderal. (Arahan dari Presiden), sampaikan ke publik," ungkapnya di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (13/5/2013).

Ada empat temuan Inspektorat Jenderal sebagai alasan kacaunya penyelenggaraan UN 2013 yang disampaikan Nuh kepada Presiden. Pertama, ada keterlambatan penyusunan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang baru rampung 13 Maret. Akibatnya, kontrak dengan perusahaan baru bisa dilakukan 15 Maret.

Kedua, lanjut Nuh, ada kelemahan dalam managemen pengelolaan UN yang dilaksanakan Badan Standar Nasional Pendidikan bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas, serta perguruan tinggi.

"Di situ ada kelemahan mengelola termasuk antisipasi adanya keterlambatan itu. Dari enam perusahaan yang mencetak, satu yang terlambat," tuturnya.

Temuan ketiga adalah lemahnya komitmen dan tanggung jawab pihak percetakan, yakni PT Ghalia Indonesia Printing. Keempat, adanya kelemahan di pengawasan Kemdikbud.

Nuh mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari sisi pengadaan. Kemungkinan, kata dia, investigasi rampung satu sampai dua pekan ke depan. Pihaknya akan terlebih dulu melihat hasil investigasi tersebut untuk menentukan sanksi untuk PT Ghalia.

Nuh menambahkan, ia juga akan segera melaporkan secara resmi permintaan pengunduran diri Kepala Balitbang Kemdiknas Khairil Anwar Notodiputro kepada Presiden. Pengunduran diri itu terkait kasus penundaan UN di 11 Provinsi.

"Eselon I kan yang mengangkat dan memberhentikan adalah beliau (Presiden). Selama proses ini masih berjalan, beliau (Khairil) bekerja seperti biasa. Tentu nanti ada sanksi untuk eselon II dan seterusnya sesuai rekomendasi inspektorat. Tapi sekarang kan belum selesai (investigasi)," pungkas Nuh.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorCaroline Damanik
    Komentar

    Terkini Lainnya

    Pagi Ini, Dua Pemimpin Korea Berjumpa dalam Pertemuan Bersejarah

    Pagi Ini, Dua Pemimpin Korea Berjumpa dalam Pertemuan Bersejarah

    Internasional
    Terungkapnya Pencuri 14 Laptop untuk UNBK di SMP Muhammadiyah Koja...

    Terungkapnya Pencuri 14 Laptop untuk UNBK di SMP Muhammadiyah Koja...

    Megapolitan
    KPK Supervisi Enam Kasus Dugaan Korupsi di Riau

    KPK Supervisi Enam Kasus Dugaan Korupsi di Riau

    Nasional
    C-130 B Hercules, T-1301 beristirahat di Museum Dirgantara Yogyakarta

    C-130 B Hercules, T-1301 beristirahat di Museum Dirgantara Yogyakarta

    Nasional
    Moeldoko: Presiden Tidak Akan Korbankan Negara untuk Tenaga Kerja Asing

    Moeldoko: Presiden Tidak Akan Korbankan Negara untuk Tenaga Kerja Asing

    Regional
    Berita Populer: Anak Diikat di Sepeda Motor, hingga Prediksi Kiamat oleh Da Vinci

    Berita Populer: Anak Diikat di Sepeda Motor, hingga Prediksi Kiamat oleh Da Vinci

    Internasional
    Sejumlah Wilayah di Jabodetabek Akan Diguyur Hujan Hari Ini

    Sejumlah Wilayah di Jabodetabek Akan Diguyur Hujan Hari Ini

    Megapolitan
    Pengamat: Pertemuan Jokowi dengan Alumni 212 Luruskan yang 'Bengkok'

    Pengamat: Pertemuan Jokowi dengan Alumni 212 Luruskan yang "Bengkok"

    Nasional
    Terjebak di Hutan Rehabilitasi, Seekor Macan Dahan Ditemukan di Pangkalan Bun

    Terjebak di Hutan Rehabilitasi, Seekor Macan Dahan Ditemukan di Pangkalan Bun

    Regional
    'Indonesia Bisa Maju dengan Inovasi dan Kreativitas Generasi Muda dan Wanita'

    "Indonesia Bisa Maju dengan Inovasi dan Kreativitas Generasi Muda dan Wanita"

    Nasional
    Melihat Lahan Parkir yang Akan Jadi Tempat Relokasi Pedagang Blok G

    Melihat Lahan Parkir yang Akan Jadi Tempat Relokasi Pedagang Blok G

    Megapolitan
    Pencabutan Hak Politik Dinilai Signifikan Beri Efek Ngeri bagi Para Politisi

    Pencabutan Hak Politik Dinilai Signifikan Beri Efek Ngeri bagi Para Politisi

    Nasional
    KPU Imbau Calon Kepala Daerah Tak Kampanyekan Capres Saat Pilkada

    KPU Imbau Calon Kepala Daerah Tak Kampanyekan Capres Saat Pilkada

    Nasional
    Mengunjungi Taman Piknik, Oase di Tengah Hiruk Pikuk Kalimalang

    Mengunjungi Taman Piknik, Oase di Tengah Hiruk Pikuk Kalimalang

    Megapolitan
    Bantah Fadli Zon, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi Tak Pernah Panik

    Bantah Fadli Zon, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi Tak Pernah Panik

    Nasional

    Close Ads X