RI-Inggris Memanas, Investasi BP Terancam?

Kompas.com - 05/05/2013, 21:54 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris, membuat hubungan Indonesia dengan Inggris memanas. Hal ini bisa saja mengganggu investasi perusahaan asal Inggris, British Petroleum (BP), di Blok Tangguh, Papua Barat, yang akan berinvestasi 12 miliar dollar AS untuk pembangunan kilang LNG Train-3.

Seperti diketahui, pekan lalu (28/4/2013), kantor perwakilan OPM resmi dibuka di London. Peresmian ini dihadiri Wali Kota Oxford Mohammad Niaz Abbasi, anggota parlemen Inggris Andrew Smith, mantan Wali Kota Oxford Elise Benjamin, dan Koordinator Free West Papua Campaign Benny Wenda.

Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) mengungkapkan, pembukaan kantor cabang OPM di Inggris telah membuat Pemerintah Indonesia serba salah. Sebab, jika Indonesia bersikap keras dengan Inggris, bisa saja investasi BP di Blok Tangguh, Papua Barat, akan terlepas.

Marwan mengatakan, saat ini, Indonesia sangat membutuhkan investasi Inggris untuk Blok Tangguh di Papua Barat. "Tapi, pemerintah harus bersikap tegas untuk memutuskan kontrak migas dengan BP di Blok Tangguh. Kita harus siap rugi secara finansial soal investasi BP di Indonesia. Jadi, jangan mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi harga diri kita dilecehkan," ungkap dia, Minggu (5/5/2013).

Kurtubi, pengamat minyak dan gas bumi (migas) sekaligus politisi Partai Nasdem, mengatakan, sebenarnya sejak dahulu pemerintah sudah salah memberikan kontrak Blok Tangguh ke BP karena disinyalir merugikan negara. "Hitungan saya, sekitar Rp 30 triliun per tahun negara rugi karena BP menjual gas murah," ungkap dia. (Mimi Silvia/Kontan)

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

    BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

    UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

    Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

    Nasional
    Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

    Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

    Nasional
    Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

    Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

    Nasional
    Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

    Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

    Nasional
    Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

    Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

    Nasional
    Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

    Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

    Nasional
    Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

    Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

    Nasional
    Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

    Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

    Nasional
    Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

    Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

    Nasional
    Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

    Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

    Nasional
    Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

    Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

    Nasional
    Gandeng Indosat, Kemendikbud Sediakan Internet Murah untuk Mahasiswa

    Gandeng Indosat, Kemendikbud Sediakan Internet Murah untuk Mahasiswa

    Nasional
    Johan Budi: Ketidaknetralan ASN Itu Keniscayaan

    Johan Budi: Ketidaknetralan ASN Itu Keniscayaan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X