Harus Ada Sanksi Tegas bagi Caleg Ganda

Kompas.com - 02/05/2013, 02:36 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Komisi Pemilihan Umum telah menemukan 16 bakal calon anggota legislatif yang diajukan lebih dari satu partai politik atau lebih dari satu daerah pemilihan baik dalam satu parpol maupun antarparpol. Partai harus memberikan sanksi tegas kepada para bakal caleg ganda yang berbeda partai.

”Semestinya partai tidak boleh menoleransi kejadian ini. Caleg tersebut jelas diragukan komitmen dan ideologinya dalam berpartai. Caleg demikian benar-benar petualang politik dan pencari kekuasaan. Partai semestinya tidak memberi tempat kepada orang-orang seperti itu,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini di Jakarta, Rabu (1/5).

Menurut Titi, fenomena caleg ganda tersebut terjadi hampir di setiap pemilu. Pada Pemilu 2009 juga terjadi fenomena yang sama. Hanya, Pemilu 2014 lebih mendapat sorotan dan mudah diidentifikasi karena jumlah partai dan bakal caleg lebih sedikit.

”Banyak faktor yang menyebabkan caleg ganda. Bisa saja memang kesalahan teknis administratif, tetapi juga bisa karena faktor ketergesa-gesaan partai dalam menyampaikan daftar bakal caleg ke KPU. Ketergesa-gesaan itu bisa terjadi karena partai menyusun caleg mendekati batas waktu penyerahan ke KPU. Bukan menjadi bagian kerja panjang proses rekrutmen partai sebagai komponen tak terpisahkan aktivitas kaderisasi partai,” ujar Titi.

Untuk caleg ganda dalam satu partai, kata Titi, parpol harus segera membenahi manajemen dan sistem rekrutmen kader agar bukan lagi sekadar aktivitas menjelang pemilu, melainkan proses panjang membangun institusionalisasi dan kaderisasi parpol.

Usia kurang

Dari hasil verifikasi berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, KPU Kabupaten Gorontalo Utara mencoret enam nama karena usia mereka kurang dari 21 tahun. Meski nama bakal caleg dicoret, partai pendukung bisa menggantinya dengan orang lain.

Hasil verifikasi akan disampaikan kepada parpol pada 7-8 Mei. Selanjutnya adalah perbaikan persyaratan sampai pengumuman daftar calon sementara pada 12 Juni 2013.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara Sophian Rahmola, rata-rata bakal calon tersebut berusia 20 tahun. Partai pengusung keenam bakal calon itu adalah PDI-P, Partai Gerindra, PPP, dan PAN.

Pada pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Gorontalo, KPU setempat menemukan satu pendaftar yang tidak menyertakan bukti dukungan berupa fotokopi KTP warga. Padahal, calon anggota DPD dari Gorontalo harus menyertakan sedikitnya 2.000 fotokopi KTP warga pendukung.

”Kami juga menemukan bukti dukungan ganda berupa fotokopi KTP yang disertakan oleh beberapa bakal calon anggota DPD. Untuk kasus semacam ini, bakal calon akan dikenai sanksi berupa pencoretan 50 lembar bukti dukungan fotokopi KTP untuk setiap fotokopi KTP ganda,” ujar anggota KPU Provinsi Gorontalo, Verrianto. (lok/APO)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Nasional
Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Nasional
Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Nasional
Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Nasional
Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X