Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Kembali Periksa Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Kompas.com - 01/05/2013, 11:05 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Pasti Serefina Sinaga sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kepengurusan perkara bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung, Rabu (1/5/2013). Serefina akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka kasus itu, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Setyabudi Tejocahyono.

"Diperiksa sebagai saksi untuk ST (Setyabudi Tejocahyono)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Bukan kali ini saja Serefina dipanggil KPK. Pada pekan lalu, KPK juga memanggil Serefina untuk diperiksa sebagai saksi. Selain Serefina, hari ini KPK memanggil saksi lainnya, yakni advokat Benny Joesoef, Ebeneser Damanik, Ardi Djati Soemantri, dan Wienarno Djati. Mereka diperiksa karena dianggap tahu seputar kasus yang menjerat hakim Setyabudi tersebut.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, ada dugaan Setyabudi tidak bermain sendirian dalam mengurus perkara korupsi bansos Pemkot Bandung. Diduga, ada hakim lain yang ikut bermain dan menerima uang terkait kepengurusan perkara itu. Setyabudi diduga menerima pemberian hadiah atau janji berupa uang terkait kepengurusan perkara bansos Pemkot Bandung.

Setyabudi bersama hakim Ramlan Comel dan Djodjo Djohari merupakan majelis hakim yang menangani perkara tersebut. KPK juga sudah memeriksa Ramlan dan Djojo. Kini, perkara korupsi Bansos Bandung tengah memasuki tahapan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Beberapa waktu lalu, KPK memeriksa empat hakim, termasuk hakim PT Jabar, sebagai saksi bagi Setyabudi. Keempat hakim itu adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung Singgih Budi Prakoso, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat Marni Emmy Mustafa, mantan Ketua PT Jawa Barat, Sareh Wiyono, hakim PT Jawa Barat Kristi Purnamiwulan, serta hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Ponrian Mundir.

Dalam kasus dugaan korupsi kepengurusan perkara bansos ini, KPK menetapkan empat tersangka. Selain Setyabudi, tersangka lainnya adalah Ketua Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Herry Nurhayat, serta pria bernama Asep Triana yang diduga sebagai orang suruhan Toto. KPK menduga Setyabudi menerima pemberian hadiah atau janji dari Toto, Asep, dan Herry terkait kepengurusan perkara korupsi bansos di Pemkot Bandung.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
KPK Tangkap Tangan Hakim Bandung

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Masa Cegah Habis, KPK Harus Putuskan Status Hukum Kolega Karen Agustiawan

    Masa Cegah Habis, KPK Harus Putuskan Status Hukum Kolega Karen Agustiawan

    Nasional
    Ditanya Soal Kebocoran PDN, Calon Hakim Agung: Pelaku dan Lembaga Harus Tanggung Jawab

    Ditanya Soal Kebocoran PDN, Calon Hakim Agung: Pelaku dan Lembaga Harus Tanggung Jawab

    Nasional
    Megawati Ingin Penyidik KPK Menghadapnya, PDI-P: Itu Cara Kritik untuk Rossa yang Tidak Profesional

    Megawati Ingin Penyidik KPK Menghadapnya, PDI-P: Itu Cara Kritik untuk Rossa yang Tidak Profesional

    Nasional
    Polri Beri Asistensi Kasus Tewasnya Wartawan di Karo karena Kebakaran Rumah

    Polri Beri Asistensi Kasus Tewasnya Wartawan di Karo karena Kebakaran Rumah

    Nasional
    Kaesang Temui Presiden PKS Sore Ini, Ada Kemungkinan Bahas Pilkada Jakarta 2024

    Kaesang Temui Presiden PKS Sore Ini, Ada Kemungkinan Bahas Pilkada Jakarta 2024

    Nasional
    Mabes Polri Klaim Polda Sumut Tangani Kasus Terbakarnya Rumah Wartawan di Karo dengan 'Scientific Crime Investigation'

    Mabes Polri Klaim Polda Sumut Tangani Kasus Terbakarnya Rumah Wartawan di Karo dengan "Scientific Crime Investigation"

    Nasional
    Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem di Bawah 0,5 Persen Akhir 2024

    Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem di Bawah 0,5 Persen Akhir 2024

    Nasional
    Sepekan Jelang Ditutup, Baru 84 Orang yang Resmi Daftar Capim dan Dewas KPK

    Sepekan Jelang Ditutup, Baru 84 Orang yang Resmi Daftar Capim dan Dewas KPK

    Nasional
    Ujung Kasus Tewasnya Afif Maulana yang Belum Tampak...

    Ujung Kasus Tewasnya Afif Maulana yang Belum Tampak...

    Nasional
    KY Gelar Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung, Publik Bisa Bertanya

    KY Gelar Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung, Publik Bisa Bertanya

    Nasional
    Megawati Tantang Penyidik Menghadap, KPK Jangan Gentar

    Megawati Tantang Penyidik Menghadap, KPK Jangan Gentar

    Nasional
    Jamaah Islamiyah Bubar, Berikut Jejak Teror Bom Terbesar yang Didalangi di Indonesia

    Jamaah Islamiyah Bubar, Berikut Jejak Teror Bom Terbesar yang Didalangi di Indonesia

    Nasional
    Masuk Pekan Terakhir, 84 Orang Sudah Mendaftar Jadi Capim dan Dewas KPK

    Masuk Pekan Terakhir, 84 Orang Sudah Mendaftar Jadi Capim dan Dewas KPK

    Nasional
    Pakar Nilai Kemungkinan Afif Maulana Melompat ke Sungai Kecil, Ini Penjelasannya

    Pakar Nilai Kemungkinan Afif Maulana Melompat ke Sungai Kecil, Ini Penjelasannya

    Nasional
    Soliditas KIM Saat Pilkada Dinilai Tergantung Kepentingan Lokal dan Ego Nasional

    Soliditas KIM Saat Pilkada Dinilai Tergantung Kepentingan Lokal dan Ego Nasional

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com