Pengadilan Kembali Melunak pada Koruptor

Kompas.com - 01/05/2013, 02:48 WIB
Editor

Medan, Kompas - Lagi-lagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan melunak pada koruptor. Selasa (30/4), majelis hakim lembaga peradilan tersebut memvonis masing-masing satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta terhadap tiga terdakwa kasus korupsi Bendungan Siuntulon, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Mereka adalah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Samosir Patar Sitorus, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Mangoloi Sinaga, dan pemilik CV Saroha (rekanan) Melkior Lumbanraja. Mereka melakukan rekayasa pada proyek bendungan di Sungai Singumbang senilai Rp 2,5 miliar tahun 2008-2010.

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dihukum 1,5 tahun.

Sehari Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan vonis lebih ringan terhadap tiga pejabat Bank BNI di Medan. Para terdakwa adalah mantan Pimpinan Sentra Kredit Menengah (SKM) BNI Cabang Jalan Pemuda Medan Radiyasto, mantan Pimpinan Kelompok Pemasaran Bisnis BNI Pemuda Darul Azli, dan mantan Relationship BNI SKM Medan Titin Indriani.

Mereka divonis masing-masing tiga tahun penjara dalam kasus kredit fiktif senilai Rp 129 miliar. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Jaksa menuntut para terdakwa dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 1 bulan penjara.

Pekan lalu, pengadilan ini juga melunak terhadap mantan Kepala Kantor Pajak Kabanjahe, Sumut, Mohammad Nthai. Nthai hanya divonis 1 tahun penjara dalam persidangan. Padahal, jaksa menuntutnya 1 tahun 6 bulan penjara atas perbuatan mengorupsi dana pembangunan gedung kantor dan perumahan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe pada 2008. Perbuatannya merugikan negara Rp 884,3 juta.

Sementara itu, untuk membangun kesadaran antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kantor Pelayanan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah, menggelar pelatihan antikorupsi bagi siswa, pengusaha rokok, dan pegawai Bea dan Cukai, Selasa. ”Ini salah satu upaya mengantisipasi dan memberantas korupsi sejak dini,” ujar Dony Mariantono, staf KPK dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan. (MHF/HEN)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.