KPK Akan Dalami Perintah Anas Urbaningrum

Kompas.com - 30/04/2013, 02:52 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami perintah Anas Urbaningum saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya, berdasarkan pengakuan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono, dirinya diperintahkan Anas selaku ketua fraksi, mengurus tanah untuk proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anas sebagai saksi untuk tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan proyek Hambalang, Andi Alifian Mallarangeng, Deddy Kusdinar, dan Teuku Bagus Mohammad Noor, Senin (29/4) kemarin. Namun, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu tak bisa hadir karena sakit. Anas mengutus tiga pengacaranya, yaitu Firman Wijaya, Patra M Zen, dan Carrel Ticualu, mendatangi KPK.

Menurut Firman, kliennya tak bisa memenuhi panggilan KPK karena sakit. Firman tak menjelaskan penyakit yang diderita Anas. Dia hanya mengatakan, kliennya mengeluh sakit seusai makan ”nasi kucing”. ”Beliau dalam keadaan sakit. Ya, kami kurang tahu (penyebabnya), tetapi yang saya dengar dia habis makan ’nasi kucing’ terus sakit,” katanya.

Patra mengatakan, Anas sudah memeriksakan dirinya ke dokter. Namun, Patra mengaku tidak tahu penyakit yang diderita kliennya tersebut. ”Wah, saya enggak tahu. Itu kan urusannya dokter. Pokoknya sudah ke dokter spesialis. Saya lupa dokter spesialis apa,” kata Patra.

Seusai diperiksa sebagai saksi pada Februari lalu, Mulyono mengatakan, ”Tempo hari ditanya oleh Pak Anas dan Nazaruddin, minta tolong ditanyakan ke Badan Pertanahan Nasional masalah tanah Kemenpora. Ya, sudah saya tanyakan. Sebulan berikutnya, Managam (Sekretaris Utama BPN Managam Manurung) bilang, ini tolong diambil, sudah jadi suratnya. Ya, saya ambil saja.”

Menurut Mulyono, proyek Hambalang sejak awal diketahui oleh Anas dan Nazaruddin. ”Itu kan awal-awal dari Pak Anas dan Pak Nazar setelah jadi anggota dewan,” ujarnya.

KPK memang telah menetapkan Anas sebagai tersangka dalam kasus Hambalang. Namun, berbeda dengan penetapan Andi, Deddy, dan Teuku Bagus sebagai tersangka kasus Hambalang, Anas dijadikan tersangka dalam kaitan dengan dugaan adanya aliran dana dari proyek ini. Sementara Andi, Deddy, dan Teuku Bagus menjadi tersangka dalam kaitan pengadaan proyek Hambalang.

Kemarin, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, Anas akan kembali dijadwalkan diperiksa pada Senin pekan depan. ”Penyidik menjadwalkan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi pada hari Senin pekan depan,” kata Johan.

Dalam kasus yang sama, kemarin, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Bogor Rachmat Yasin. Pemeriksaan terhadap Rachmat berlangsung cukup singkat, sekitar satu jam.

Sebelumnya, Rachmat juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Ia mengaku ditanya soal keterlibatan Teuku Bagus, yang pernah menjabat Direktur Operasional PT Adhi Karya, kontraktor utama proyek Hambalang.

”Saya melengkapi keterangan waktu pemeriksaan pertama. Belum ada yang lain lagi,” katanya. (BIL)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Nasional
Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional
PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Nasional
Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Nasional
Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X