Biaya Kampanye Rp 6 M, Anggota DPR Pasti Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Korupsi di DPR diprediksi masih akan terulang mengingat biaya politik yang semakin mahal. Semakin mahal biaya politik, semakin besar juga kemungkinan anggota legislatif untuk mencari dana haram dari kedudukannya.

Menurut hitung-hitungan Koordinator FORMAPPI Sebastian Salam, secara logika rata-rata dana kampanye yang dibutuhkan pada Pemilu 2014 nanti sekitar Rp 6 miliar per orang. Uang sebesar itu tidak akan sanggup dipenuhi dengan gaji 5 tahun menjabat sebagai anggota DPR.

"Logika tiap bulan gaji Rp 60 Juta, tiap tahunnya sekitar Rp 700 juta-an. Selama lima tahun sekitar Rp 3 miliaran. Dengan cara seperti itu maka banyak anggota DPR yang bermain di izin-izin proyek pertambangan dan perkebunan," kata Sebastian dalam acara diskusi kemandirian bangsa keenam dengan tema "Mencegah Dana Asing dan Dana Haram pada Pemilu 2014" di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2013).

Selain itu, menurut Sebastian, biaya politik yang makin besar menyebabkan partai politik hanya merekrut orang yang punya uang untuk menjadi calegnya. Sementara sejumlah caleg yang lain akan berusaha mendapatkan dana dari sejumlah pihak yang nantinya ketika mereka terpilih, pihak pemberi dana tersebut akan mereka perjuangkan segala kepentingannya.

"Ada yang ngaku ketika dia terpilih dia akan memperjuangkan proyek bagi orang yang mendanainya. Jadi, politisi mengamankan proyek untuk korporasi atau pihak yang telah mendanainya. Tidak hanya pihak asing, kepentingan korporasi dalam negeri juga sangat kuat," jelasnya.