Kemhan: Ancaman Nonmiliter Meningkat

Jakarta, Kompas - Kementerian Pertahanan mempertimbangkan pengadaan satelit komunikasi untuk membela negara dari serangan-serangan di dunia maya. Kemhan saat ini juga sedang mempersiapkan infrastruktur teknologi lainnya selain menyusun regulasi bagi pertahanan dunia maya di tengah meningkatnya ancaman nonmiliter.

”Kalau soal anggaran, Kemhan mengantongi Rp 81 triliun. Jadi, pasti ada dana meski nanti tinggal dipikirkan bagaimana pengadaan yang terbaik,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro seusai membuka ”Cyber Defence Contest”, Kamis (25/4), di Jakarta.

Saat ini, kata Purnomo, Sistem Informasi Ketahanan Negara telah pula dihubungkan dengan Bina Graha. ”Jadi, dari Bina Graha dapat diketahui posisi-posisi kapal perang Indonesia,” ujarnya.

Awal April 2013, dalam pertemuan antara Menhan dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring terungkap berbagai serangan terhadap situs dan sistem yang dikendalikan pemerintah. Tiga tahun terakhir, Indonesia diserang sebanyak 3,9 juta kali di dunia maya.

Di dalam regulasi tersebut, kata Menhan, akan diatur batasan-batasan dalam penanganan kasus. ”Kepolisian memang ada, tetapi kami akan membantu apabila ada serangan terhadap dunia maya yang skalanya besar,” ujar Purnomo.

Kemhan pun sedang mempersiapkan petugas penghubung (liaison officer/LO) di setiap kementerian untuk memantau pergerakan-pergerakan di dunia maya. ”LO ini supaya kita cepat berkomunikasi dan segera memutuskan tindakan tertentu,” kata Menhan.

Menurut Purnomo, untuk keisengan belaka atau aksi kriminal kecil tentu tidak akan ditangani TNI. ”Namun, apabila sistem Jawa diganggu sehingga terjadi pemadaman listrik total, Kemhan dan TNI akan turun tangan,” ujarnya.

Purnomo mengemukakan, perang yang akan terjadi akan seperti di Korea Selatan di mana ada gangguan terhadap sistem beberapa bank yang diduga disebabkan Korea Utara.

Selain membangun infrastruktur dan menyusun regulasi, Kemhan juga sedang mempersiapkan sumber daya manusia yang andal. ”Salah satunya melalui kerja sama dengan Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII),” ujarnya.

Ketua Umum FTII Sylvia Sumarlin mengatakan sedang mencari SDM yang ahli siber. ”Berbasis open source, kami mendorong kreativitas kaum muda untuk mengembangkan sistem pertahanan andal,” ujarnya.

Sylvia mengingatkan, serangan terhadap infrastruktur penting dapat berpotensi melumpuhkan roda perekonomian bagi masyarakat. ”Kita harus jaga bersama infrastruktur di area telekomunikasi, transportasi, keuangan, dan penyelenggaraan layanan publik,” katanya. (RYO)