Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Caleg PPP Dilarang Poligami?

Kompas.com - 19/04/2013, 19:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap bakal calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan diminta untuk tidak memiliki lebih dari satu pasangan atau berpoligami.

Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bapilu) PPP Fernita Darwis mengatakan, permintaan itu disampaikan oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. "Ini saya enggak bisa jamin, tapi Pak Suryadharma Ali pernah mengatakan jika seluruh fungsionaris dilarang untuk poligami," kata Fernita dalam diskusi politik bertema "Menggagas Pikiran Kartini, Jelang Pemilu 2014" di Komisi Pemilihan Umum, Jumat (19/4/2013).

Sementara itu, menanggapi persoalan ketersertaan perempuan minimal sebanyak 30 persen dari jumlah bakal caleg yang akan maju dalam Pemilu 2014, Fernita menyatakan bahwa partainya tidak mengalami kendala dalam hal tersebut. Ia mengatakan, sejak Suryadharma Ali terpilih sebagai Ketua Umum PPP, seluruh kader perempuan PPP telah dipersiapkan untuk menduduki posisi-posisi strategis. Tidak hanya itu, dari 77 daerah pemilihan yang ada, sebanyak 21 di antaranya menempatkan caleg perempuan di posisi nomor urut satu di dapil tersebut.

Sebelumnya, Fernita mengatakan bahwa PPP akan menyerahkan daftar calon sementara (DCS) ke KPU pada Senin (22/4/2013) mendatang. Proses penyerahan DCS itu akan dipimpin oleh pimpinan PPP dan jajaran pengurus DPD PPP pada pukul 09.00 WIB.

"Kami akan menyerahkan DCS secara serentak untuk wilayah pusat dan DPRD kabupaten/kota," kata Fernita di Kantor KPU, Rabu (17/4/2013).

Fernita mengatakan, dari 560 bakal caleg yang akan diajukan PPP, sebanyak 70 persen di antaranya merupakan kader internal PPP. Sisanya sebanyak 30 persen merupakan kader eksternal. Sejumlah artis juga akan ikut meramaikan jajaran bakal caleg yang maju dari PPP, seperti Angel Lelga, Lyra Virna, Mat Solar, dan Emilia Contesa.

Saat ditanya alasan mengapa ingin menyerahkan berkas daftar bakal caleg di akhir waktu pendaftaran, Fernita mengatakan, tanggal tersebut merupakan angka cantik bagi PPP. "Untuk jam karena sesuai nomor urut partai, yaitu nomor 9," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

    "Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

    Nasional
    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Nasional
    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Nasional
    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Nasional
    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Nasional
    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Nasional
    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

    Nasional
    Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

    Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

    Nasional
    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Nasional
    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

    Nasional
    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Nasional
    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

    Nasional
    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Nasional
    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    Nasional
    Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com