Konvensi Demokrat Semakin Diragukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Keseriusan Partai Demokrat untuk menggelar konvensi yang jujur dan transparan guna memilih bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung dalam Pemilihan Umum 2014 semakin diragukan. Pasalnya, sampai sekarang belum juga dibuat aturan tentang konvensi yang menurut rencana dimulai Juni ini.

Menurut pengajar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, konvensi yang akan digelar Partai Demokrat tidak perlu dipertentangkan dengan AD/ART partai yang menyatakan capres dan cawapres ditentukan Majelis Tinggi. ”Caranya, dilakukan penjaringan secara terbuka melalui survei atau mekanisme tertentu. Tiga besar hasil penjaringan lalu diserahkan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat,” ujar Andrinof di Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Namun, dia pesimistis harapannya itu dapat terwujud. ”Pelan-pelan, yang makin kelihatan (dari wacana konvensi) adalah akal-akalan untuk menaikkan elektabilitas partai. Jika demikian, ujungnya bisa blunder untuk Partai Demokrat,” ujarnya.

Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia juga menduga konvensi Partai Demokrat akan dilakukan setengah hati, hanya pencitraan untuk menaikkan elektabilitas. Terbukti Partai Demokrat masih bingung dengan formatnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menuturkan, gagasan konvensi pertama kali dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Partainya memang belum merumuskan mekanisme konvensi tersebut. ”Kami masih menunggu aturan atau rumusannya,” katanya.

Jumat ini, Yudhoyono akan memberikan pembekalan kepada anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR. Selanjutnya, hari Minggu, diumumkan struktur baru DPP Partai Demokrat.

”Wakil ketua umum ditambah dari dua menjadi lima orang. Sekretaris jenderal tetap Edhie Baskoro Yudhoyono. Untuk wakil sekretaris jenderal ada yang diganti. Wakil bendahara umum dikurangi dari tiga menjadi dua orang. Jika bendahara terlalu banyak malah tidak baik karena ini masalah pertanggungjawaban keuangan,” ujar Nurhayati, yang disebut-sebut menjadi salah satu wakil ketua umum yang baru.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta di Kota Semarang, Jawa Tengah, mengatakan, partai politik harus melahirkan tokoh pemimpin. Anis mengatakan hal itu pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional dan Milad Ke-15 PKS.