MK Diminta Batalkan Hasil Pilkada Kabupaten Merangin

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk membatalkan hasil pilkada Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi karena diduga telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif. MK diminta untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan ulang setidaknya di 18 kecamatan akibat pelanggaran tersebut.

Permohonan diajukan oleh pasangan calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut dua M Syukur dan Fauziah. Sidang dipimpin oleh Ketua MK Akil Mochtar.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar Senin (15/4/2013), pemohon mendalilkan tentang adanya pelanggaran terstruktur di sejumlah dapil yaitu dengan melibatkan pegawai negeri sipil (PNS), panitia pengawas, anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemungutan Kecamatan, Perangkat Desa dan Perangkat Dusun.

Pemohon juga mempersoalkan sikap KPU Kabupaten Merangin yang tidak mempermasalahkan pasangan calon nomor urut empat yaitu Al Haris yang masih aktif menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Jambi. Padahal, menurut pemohon, hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa seorang calon bupati dan wakil bupati yang berasal dari PNS yang sedang memegang jabatan struktur pemerintahan harus mengundurkan diri dari jabatannya. Al Haris dinilai mengundurkan diri hanya sekadar memenuhi persyaratan formal untuk mendaftar sebagai pasangan calon semata.