DPR Tunda Pengesahan RUU Ormas

Kompas.com - 12/04/2013, 03:00 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dipastikan batal disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari Jumat (12/4) ini. Pasalnya, Panitia Khusus DPR yang membahas RUU itu memutuskan membawa RUU itu ke Rapat Paripurna DPR masa sidang IV 2012/2013, Mei mendatang.

Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain, kemarin, mengatakan, semua fraksi sebenarnya sudah sepakat dengan isi RUU yang terdiri dari 21 bab dan 89 pasal tersebut. Pansus juga sudah berkomunikasi dengan sejumlah ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sejumlah ormas yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam juga sudah diajak berkomunikasi.

”Dalam komunikasi terakhir, mereka juga sudah menerima isi RUU Ormas,” kata Malik.

Namun, hingga Kamis sore, susunan redaksional Pasal 77-84 yang memuat tentang sanksi belum selesai dirapikan tim perumus DPR. ”Jika pasal itu berhasil dirapikan, kami juga tidak punya cukup waktu untuk membawanya ke rapat paripurna pada Jumat (hari ini),” kata Malik.

”Penundaan ini diharapkan bisa membuat lebih banyak kalangan menerima RUU tersebut meski kami sadar tidak dapat menyenangkan semua pihak. Namun, kami tetap terbuka dengan masukan,” ucap Malik.

Fraksi PAN menolak pengesahan RUU Ormas itu. Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy mengatakan, ”Kami sepakat pengesahan RUU Ormas sebaiknya ditunda dahulu karena saat ini lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya.”

”Buat apa kita terburu-buru mengesahkan produk legislasi yang banyak ditentang dan memicu kontroversi. Lebih baik kita bersabar dan memperbaiki semua hal yang dipertentangkan,” kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN, Muhammad Najib.

Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Ronald Rofiandri mengatakan, dari konsep dasar sudah jelas bahwa RUU Ormas itu tidak benar.

Revisi pasal, kata Ronald, misalnya terlihat pada perubahan materi RUU per 2 April 2013. Ada penghapusan ketentuan yang menganulir Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Staatsblad itu menjadi dasar pendirian ormas, seperti Muhammadiyah dan Konferensi Waligereja Indonesia.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, draf RUU Ormas berpotensi membatasi kebebasan sehingga DPR didesak untuk menghentikan pembahasan RUU tersebut.(NWO/K04/RYO/IAM/DIK/FER)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Nasional
Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Nasional
Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Nasional
UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

Nasional
Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Nasional
Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Nasional
Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Nasional
Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

Nasional
Komnas HAM Ingin Tak Ada Lagi Kekerasan dalam Proses Hukum

Komnas HAM Ingin Tak Ada Lagi Kekerasan dalam Proses Hukum

Nasional
Menteri ESDM: Smart Grid Dapat Tingkatkan Penetrasi Pembangkit Listik EBT

Menteri ESDM: Smart Grid Dapat Tingkatkan Penetrasi Pembangkit Listik EBT

Nasional
Kasus Aktif Harian Covid-19 di DKI Jakarta Mengalami Kenaikan

Kasus Aktif Harian Covid-19 di DKI Jakarta Mengalami Kenaikan

Nasional
Benny Tjokro Positif Covid-19, Majelis Hakim Tunda Sidang Tuntutan

Benny Tjokro Positif Covid-19, Majelis Hakim Tunda Sidang Tuntutan

Nasional
Pakar: ASN yang Jadi Plt Kepala Daerah Lebih Hebat dari Politisi...

Pakar: ASN yang Jadi Plt Kepala Daerah Lebih Hebat dari Politisi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X