Keluarga Korban Desak Presiden Bentuk TGPF

Kompas.com - 05/04/2013, 00:55 WIB

KUPANG, KOMPAS.com - Puluhan orang anggota keluarga empat korban tewas di Lembaga Pemasyarakataan (Lapas), Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (23/3/2013) dinihari lalu, mendatangi taman nostalgia, gong perdamaian, Kota Baru, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (4/4/2013).

Di sana mereka membacakan pernyataan sikap yang intinya meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk dan memimpin Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Dalam pernyataan sikap yang diterima Kompas.com, keluarga korban LP Cebongan sangat kecewa dengan simpang siurnya pernyataan yang berkembang di publik.

"Kami menilai, berbagai pernyataan tersebut sangat tidak etis, tendensius dan tidak berprikemanusiaan. Kami pun menilai peristiwa penyerangan itu merupakan kejahatan kemanusiaan yang merendahkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan," kata Viktor Manbait, kakak kandung salah satu korban.

Menurut Viktor, sebagai warga negara, keluarga korban merasakan negara telah absen dalam peristiwa berdarah di LP Cebongan, seharusnya setiap warga negara merasakan keamanan di bawah perlindungan aparatur negara.

"Kami kecewa karena negara tidak hanya gagal melindungi namun pembiaran yang terjadi menjadi bentuk keterlibatan negara membantai warganya sendiri,"kata Viktor.

"Kami mengetahui dari pemberitaan, saat ini kepolisian menyelidiki peritiwa tersebut. Demikian pula pihak TNI telah membentuk tim investigasi. Tak ketinggalan Komnas HAM yang telah memulai penyelidikan dengan mengunjungi tempat peristiwa dan memeriksa saksi-saksi," jelasnya.

Viktor melanjutkan, keluarga empat korban penembakan menyambut baik berbagai upaya penyelidikan itu, meskipun bagi keluarga, respon yang ada lebih lambat dari apa yang menjadi harapan keluarga.

"Kami keluarga korban menuntut kebenaran atas peristiwa tersebut, bukan kesimpulan dan opini yang jauh dari fakta. Dalam suasana duka yang mendalam, atas kepergian keempat saudara dan keluarga, kami menyatakan, pentingnya Presiden SBY segera membentuk dan memimpin Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyerangan di LP Cebongan 23 Maret 2013," sambung Viktor.

Selain itu, Viktor menambahkan, keluarga korban menuntut pertanggungjawaban Kapolda DIY atas kebijakan dan ketidakmampuannya memberi perlindungan kepada para tahanan di LP Cebongan.

Keluarga menilai Kapolda DIY patut diperiksa TGPF yang dibentuk oleh Presiden karena indikasi pembiaran atas ancaman yang telah diketahuinya.

"Keluarga juga meminta Presiden sebagai panglima tertinggi TNI untuk memerintahkan kepada pimpinan TNI membuka diri dan bekerjasama kepada TGPF dan segera memerintahkan kepada panglima TNI untuk membubarkan tim investigasi internal TNI yang dibentuk KSAD, karena keluarga menilai tim internal TNI yang terbentuk tidak mampu memberi kebenaran atas peristiwa yang terjadi karena faktor independensi dalam penyelidikan,"jelasnya. K57-12).



Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X