Presiden: Kerusuhan Palopo Seharusnya Bisa Dicegah

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhdoyono mengkritik upaya pencegahan yang dilakukan jajaran pemerintah daerah Sulawesi Selatan terkait kerusuhan yang terjadi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kerusuhan terjadi pada Minggu (31/3/2013) kemarin, dan terjadi pembakaran di sejumlah obyek vital Kota Palopo.

Presiden mengatakan, jajaran pemerintah Sulsel seharusnya bisa mencegah peristiwa itu karena sudah banyak kerusuhan terkait pemilu kepala daerah.

"Kasus Palopo seharusnya bisa dicegah. Sudah amat banyak kejadian, begitu hasil pilkada diumumkan, banyak yang marah, tidak puas, lalu merusak, membakar. Kalau banyak kasus seperti itu mestinya pejabatnya, kepolisiannya, komando teritorialnya bisa mengantisipasi dan mencegahnya," kata Presiden, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden di Jakarta, Senin (1/4/2013).

Rapat terbatas itu membahas sejumlah masalah keamanan dalam negeri, salah satunya kasus kerusuhan di Kota Palopo, Sulsel. Anggota Kabinet yang hadir dalam rapat di antaranya Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman.

Presiden menyinggung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2013. Inpres itu terkait penanganan gangguan keamanan dalam negeri. Menurut Presiden, dengan Inpres itu seharusnya jajaran pemerintah daerah bisa membuat standar prosedur untuk mengatasi gangguan keamanan di tiap-tiap daerah, termasuk upaya pencegahan.

Presiden lalu memberi analogi perbedaan pekerjaan tukang pos dengan jajaran pemerintah. Tukang pos yang menerima paket kiriman dari warga hanya bertanggung jawab mengantarkan sampai ke kotak paket. Setelah diantar melalui darat, laut, atau udara, kata Presiden, ada tukang pos lain yang mengantarkan sampai tujuan.

"Tapi kalau kita, termasuk para menteri, gubernur, harus bisa memastikan, mengawasi, memantau bahkan ikut implementasikan sampai ke tingkat kabupaten/kota. Tidak boleh karena sudah mengeluarkan arahan lalu sudah selesai. (Harus mengawal) sampai semua diimplementasikan," kata Presiden.

Presiden mengaku, sudah memberi arahan kepada menteri terkait dan Gubernur Sulsel pada Minggu malam melalui pesan singkat. Kepala daerah dan pejabat daerah lain, kata Presiden, bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Seperti diberitakan, massa pendukung calon wali kota/wakil wali kota Palopo yang kalah, Haidir Basir-Thamrin Jufri, diduga membakar enam gedung perkantoran karena tidak menerima kekalahan. Gedung yang dibakar, yakni kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar, kantor Wali Kota Palopo, kantor Dinas Perhubungan, kantor Panitia Pengawas Pemilu, kantor Kecamatan Wara Timur, dan kantor harian Palopo Pos. Massa juga membakar empat mobil dinas.

Pasangan Haidir-Thamrin diusung Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan sejumlah partai politik lain. Pasangan itu kalah dengan pasangan Judas Amir-Akhmad Syarifuddin yang diusung Partai Golkar.

Dalam pemilihan kepala daerah putaran pertama pada 22 Januari lalu, Haidir-Thamrin meraih 19.561 suara dan Judas-Akhmad 19.489 suara. Keduanya pun lolos ke putaran kedua mengalahkan lima pasangan calon lain. Dalam rekapitulasi penghitungan suara putaran kedua, Judas-Akhmad berbalik unggul dengan 37.469 suara. Haidir-Thamrin meraih 36.731 suara. Hasil hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU itu lalu memicu kerusuhan.