SBY: Jangan Tergantung Figur

Sanur, Kompas - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, partai modern tidak boleh bergantung pada figur atau tokoh. Oleh karena itu, ia sejak dulu tidak menghendaki menduduki posisi Ketua Umum Partai Demokrat.

”Partai modern harus berangkat dari platform dan mesin partai. Jangan bergantung pada figur,” kata Yudhoyono, Sabtu (30/3), ketika memberikan orasi pemilihan dirinya secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa (KLB) di Sanur, Bali.

Menurut dia, KLB tidak direncanakan. Kongres luar biasa diadakan karena kondisi darurat. Setelah Anas Urbaningrum menyatakan berhenti, Demokrat pun tak memiliki ketua umum. ”Sebenarnya, jika KPU memberikan legitimasi kepada pelaksana tugas ketua umum untuk menandatangani DCS (daftar caleg sementara), KLB tak diperlukan,” ujar Yudhoyono.

Dalam sejumlah pertemuan untuk mencari ketua umum karena konsep pelaksana tugas sementara tidak memungkinkan, SBY mencoba mencari sosok ketua umum dan mekanisme yang tepat untuk memilihnya. Para pengurus berhasil menyepakati agar pemilihan berlangsung secara teduh dan damai, tetapi sosok ketua umum tetap tak ditemukan.

”Belum ada kesamaan pandangan. Lalu kalau pemilihan dilepas kepada floor, akan ada benturan. Hal ini menambah masalah di partai,” tutur Yudhoyono. Sekitar 10 hari terakhir, muncul gagasan dari pengurus daerah agar Yudhoyono memimpin partai untuk sementara.

Ia mengaku akhirnya bersedia menjadi ketua umum dengan syarat jabatan itu diemban dengan sifat sementara. ”Hanya dalam proses konsolidasi paling lama dua tahun. Bahkan, kalau bisa diakhiri segera setelah Pemilu dan Pilpres 2014 selesai. Setelah itu bikin kongres reguler untuk memilih ketua umum definitif lima tahun,” kata Yudhoyono.

Syarat lainnya, manajemen sehari-hari partai diserahkan kepada pengurus harian DPP yang diketuai oleh ketua harian. Sosok yang menjadi ketua harian ini menurut rencana akan diumumkan Yudhoyono hari Minggu ini. Selain itu, Yudhoyono juga akan mengumumkan sosok ketua harian dewan pembina dan wakil ketua majelis tinggi.

Sabtu pagi, beberapa jam sebelum KLB, Yudhoyono mengumpulkan para ketua DPD di sebuah hotel di Nusa Dua, Bali. Mereka diminta memilih dari 14 nama yang disodorkan sebagai calon ketua umum harian. Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik menyatakan, permintaan kepada ketua DPD untuk memilih nama calon ketua umum harian merupakan cara Yudhoyono untuk menjaring aspirasi. Penentuan akhir tetap di tangan SBY.

Dalam pesannya, Yudhoyono meminta agar kader terus menjaga integritas. Mereka jangan melakukan korupsi dan jangan memungut uang dalam pencalonan kepala daerah, presiden-wakil presiden, serta caleg. Ia juga meminta mesin partai di DPD dan DPC lebih diaktifkan.

Anas di Bali

Selama kongres luar biasa berlangsung, mantan ketua umum Anas Urbaningrum tidak datang meski ia bersama istrinya berada di Bali untuk berlibur sekaligus menjenguk ibu Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika yang sedang sakit.

Pemilihan secara aklamasi itu dilakukan siang harinya yang dipimpin Ketua Presidium KLB Partai Demokrat EE Mangindaan didampingi petinggi Demokrat, Syarifuddin Hasan, Edhie Baskoro Yudhoyono, Amir Syamsuddin, Toto Riyanto, Max Sopacua, dan Jhonny Allen. Saat itu, Mangindaan sempat mengatakan, ”Kami ingin beberapa DPD memberikan pandangan meskipun saya tahu sudah sepakat. Mari kita tunjukkan demokrasi dalam kongres ini.”

Dalam mekanismenya, pemimpin kongres memilih secara acak empat wakil ketua DPD Partai Demokrat, yakni dari Aceh, Papua, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Pandangan umum DPD secara keseluruhan sudah satu suara, yakni meminta Yudhoyono sebagai ketua umum. Bahkan, DPD Jatim tak memberikan kesempatan lagi kepada DPD lain memberikan pandangan umum karena DPD Jatim langsung mengatasnamakan DPD Partai Demokrat se-Indonesia untuk mengusung SBY sebagai ketua umum periode 2013-2015. Hal itu langsung disambut teriakan setuju oleh para kader yang memiliki hak suara.

Seusai menyampaikan aspirasi DPD kepada SBY sekitar 30 menit, Mangindaan bersama petinggi Partai Demokrat lainnya kembali ke ruangan dan memimpin kongres. Dalam keputusannya, SBY menyatakan kesediaannya menjadi ketua umum. ”Beliau bersedia dengan syarat,” ujar Mangindaan.

Dalam persyaratannya, kata Mangindaan, SBY menginginkan amanah sebagai ketua umum hanya bersifat sementara. Ini hanya diterima sebagai proses penyelamatan dan konsolidasi partai dengan ketentuan paling lama dua tahun. SBY menginginkan, kalau boleh lebih cepat, yaitu setelah pemilu legislatif dan pemilu presiden selesai, lalu dilanjutkan dengan kongres kembali.

Sambil membacakan jawaban Yudhoyono yang ditulis di memo kecil, Mangindaan mengatakan, ”Syarat pertama, jabatan ketua umum yang akan saya jalankan benar-benar bersifat sementara. Ini prosesnya hanya penyelamatan dan konsolidasi partai yang kita cintai.”

Syarat lainnya, Yudhoyono menginginkan bisa berkonsentrasi dan menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahan, sementara tugas ketua umum akan dilaksanakan pengurus harian di bawah ketua harian. Yudhoyono mengingatkan, hampir seluruh tugas ketua umum yang dilaksanakan selama ini akan dilakukan oleh ketua harian.

Kemudian, Yudhoyono juga meminta tugas ketua dewan pembina dilaksanakan oleh ketua harian dewan pembina. Begitu pula, tugasnya sebagai ketua majelis tinggi diserahkan kepada wakil ketua majelis tinggi. Persyaratan itu pun diulang dua kali agar semua kader memahami dan siap melaksanakan.

Peneliti politik Soegeng Sarjadi Syndicate, Ridho Imawan Hanafi, di Jakarta, kemarin, mengatakan, terpilihnya SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat membawa konsekuensi kesiapan menghadapi penilaian publik secara langsung atas kinerja partai yang didirikannya itu. Dengan jabatan sebagai ketua umum, tak ada lagi tameng pelindung atas baik-buruknya Partai Demokrat bagi sosok SBY.

Sekalipun bisa menunjuk ketua harian, menurut Ridho, tetap Yudhoyono sebagai ketua umumlah yang disorot publik langsung.

Menurut Ridho, masyarakat, dan terutama konstituen partai, menunggu bisa-tidaknya Yudhoyono membawa perbaikan partai, mengendalikan wacana mengenai format partai itu pada masa depan. (ATO/DIK/IAM/OSA)